Senin, 23 Maret 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Munas di Akhir Tahun, Partai Golkar Bakal Memanas

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Kabar Politik , pada Selasa, 19 November 2019
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Sejarah pahit Partai Golkar pada 2014 yang mengalami perpecahan akibat perebutan kursi ketua umum partai, berpotensi terulang pada tahun ini. Kisruh Golkar pada 2014 melahirkan dua kubu. Yaitu kubu munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan kubu Munas Ancol (Jakarta) dengan Ketua Umum Agung Laksono.

Sekarang, bibit-bibit perpecahan itu mulai terlihat. Bahkan perpecahan diantara dua kubu kandidat calon ketua umum yaitu kubu petahana Airlangga Hartarto dan kubu Bambang Soesatyo makin meruncing.

Kubu Airlangga Hartarto menginginkan Munas Golkar yang akan dilaksanakan awal Desember mendatang, berujung pada hasil aklamasi. Yaitu terpilihnya kembali Airlangga Hartarto dengan dukungan bulat dari semua pemegang suara.

Tapi kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) melihat, pengkondisian Munas menuju aklamasi berlawanan dengan semangat Golkar yang mengedepankan demokrasi. Kubu Bamsoet menginginkan proses pemilihan ketua umum Golkar pada Munas harus melalui mekanisme voting.

Sejauh ini, mekanisme pemilihan calon ketua umum memnag belum ditetapkan oleh Golkar. Meski begitu, Airlangga Hartarto telah melempar sinyal bahwa pemilihan ketua umum Golkar yang baru dapat dilakukan secara aklamasi. Menurut Airlangga, mekanisme aklamasi pun bagian dari demokrasi.

“Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga,” kata Airlangga dikutip dari detik.com.

Airlangga mengatakan, pemilihan ketua umum melalui aklamasi tidak sekali terjadi di internal Golkar. Sebelumnya, Aburizal Bakrie juga terpilih sebagai ketua umum melalui aklamasi. Airlangga pun pada 2017 terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi. Meski demikian, Airlangga menyerahkan mekanisme pemilihan ketua umum kepada partai.

“Ya itu dipulangkan kepada seluruh pemegang suara,” ujarnya.

Tapi, Bambang Soesatyo menyebut, pemilihan ketua umum partai secara aklamasi berpotensi memecah belah partai. Dalam tubuh Golkar, mekanisme aklamasi ini terbukti pernah membagi partai menjadi dua kubu.

“Tapi yang pasti kita punya pengalaman pahit, pemaksaan aklamasi itu membuat kita pecah dan kita pernah pecah ada (kubu) Ancol dan (kubu) Bali. (Kubu) Bali itu kan pemaksaan aklamasi yang melahirkan (kubu) Ancol,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, sejarah tersebut seharusnya menjadi renungan bagi internal Golkar, dan tidak kembali diulangi.

“Pelajaran pahit ini harus jadi renungan bagi kita semua bahwa demokrasi yang ada di Golkar jangan dibunuh, biarkan dia berkembang,” ujar dia.

Bambang menambahkan, jika seorang calon ketua umum yakin punya basis suara yang besar, seharusnya, ia tidak punya ketakutan sehingga harus merancang mekanisme aklamasi.

“Kalau yakin didukung mayoritas pemilik suara, kenapa mesti takut kemudian merancang untuk aklamasi. Pasti demokrasi dan menang itu akan tercapai melalui pertarungan di munas (musyawarah nasional),” katanya.

Ketua DPP Golkar Nusron Wahid menilai mekanisme aklamasi tidak bisa dilakukan karena calon ketua umum tak hanya Airlangga Hartarto.

Setidaknya akan ada empat calon yang muncul, yaitu Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, Bambang Soesatyo.

Nusron menuding ada upaya agar mekanisme pemilihan Ketua Umum Golkar dilakukan dengan aklamasi. Tudingan tersebut didasari karena sampai saat ini tahapan pemilihan ketua umum belum berjalan.

“Tata cara pemilihan pimpinan partai sudah diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga), Pasal 50. Pemilihan harus dilaksanakan secara langsung oleh peserta munas dan melalui tiga tahap, penjaringan, pencalonan dan pemilihan,” papar Nusron.

“Dari mana tahu kalau cuma calon tunggal? Wong tahapannya belum dilalui. Tahap penjaringan saja belum. Kok seakan-akan sudah penetapan,” imbuh dia.

Ketua DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu itu kemudian menyinggung poin-poin hasil Rapimnas Golkar kemarin. Salah satu poinnya adalah perihal prinsip musyawarah mufakat dalam Munas.

“Musyawarah mufakat itu sesuatu yang baik selama calonnya hanya satu dan semua sepakat. Tapi kalau calonnya banyak bagaimana cara mengambil keputusannya? Masa empat-empatnya akan jadi Ketum semua. Pasti harus satu dan lewat mekanisme voting, sebagai satu-satunya jalan,” papar Nusron.

Juru bicara Bambang Soesatyo (Bamsoet), Andi Sinulingga, mengungkapkan apa yang terjadi di Rapimnas Partai Golkar versi dia. Menurutnya, suasana rapimnas yang baru saja dilakukan Golkar amat mencekam.

“Kita tidak pernah merasakan suasana rapimnas semencekam itu. Suasana yang tidak kondusif, intimidasi psikologis yang luar biasa yang membuat banyak kawan-kawan tidak nyaman dan itu sudah terjadi pada saat pleno kemarin. Kawan-kawan juga menyaksikan tidak pernah ada pleno di Partai Golkar dari depan sudah dijaga pihak keamanan, absensi dari depan, kemudian dikawal dengan para milisi, di dalam absen lagi sampai ke dalam ruangan persidangan musyawarah dan mufakat,” kata Andi dilansir detik.com.

Menurut Andi, Indonesia merdeka dengan memberi warga negara hak berpendapat, termasuk pilihan politik. Menurutnya, tak ada materi yang disampaikan dalam rapimnas beberapa waktu lalu itu.

“Kita sudah sama-sama saksikan bahwa sama sekali rapimnas tidak memuat, membicarakan, tentang substansi apa yang mau dibawa ke munas,” kata Andi.

Andi menilai kubunya tidak melihat ide dan gagasan Partai Golkar saat ini. Menurutnya, rapimnas kemarin hanya penegasan petahana sebagai pimpinan partai.

“Rapimnas dijadikan sebagai standing tools, alat untuk melegitimasi kekuasaan dan nanti diharapkan Munas yang akan datang itu Munas yang tak akan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar,” sebut dia.

Dia menyebut seharusnya DPP Golkar menjaring calon ketua umum dengan tiga tahapan, yakni penjaringan, pencalonan, dan pemilihan. Andi melihat hal itu tidak dilakukan.

Selain itu, dia menyinggung soal rekonsiliasi saat Golkar terbagi dua kubu, yakni kubu Ancol dan Bali. Pada akhirnya Golkar bersatu lagi setelah ada Munaslub yang menurutnya amat demokratis.

“Itulah kenapa banyaknya calon itu kemudian terpilih ketua umum itu tidak menimbulkan gejolak apa pun. Nah hari ini kita melihat tanda-tanda bahwa sepertinya langkah-langkah untuk menjadikan ketua umum kami harus kami sampaikan sekarang masih ketua umum kami, Bapak Airlangga Hartarto, yang kita hormati yang kita hargai juga,” sebut Andi.

Soal suasana mencekam di Rapimnas Golkar, loyalis Airlangga, Jerry Sambuaga, menyebut muncul dorongan agar mekanisme musyawarah aklamasi dikedepankan di Munas demi suasana kondusif di lingkup internal Golkar.

Menurut Jerry, mekanisme musyawarah mufakat untuk aklamasi bisa mencegah potensi konflik dalam Munas nanti. Selain itu, saat ini mayoritas DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta organisasi yang tergabung dalam hasta karya, kata dia, sudah secara bulat mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar.

“Dari pandangan umum seluruh DPD provinsi dan organisasi dari hasta karya sudah terlihat bahwa semua sepakat untuk mendukung kembali Pak Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi ketua umum dengan musyawarah mufakat. Jadi ketika semua pimpinan DPD Partai Golkar di daerah sudah sepakat bulat untuk mendukung, saya pikir jalan yang terbaik adalah langsung saja aklamasi,” ujar Jerry. (gp/hg)