Jumat, 23 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Mutasi Guru Jangan Dilandasi Dendam Politik

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Selasa, 25 Juli 2017 | 11:45 WITA Tag: , , , ,
  


GORONTALO Hargo.co.id – Berbagai kalangan menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melakukan mutasi besar-besaran guru SMA/SMK, dengan tujuan pemerataan. Karena tak dipungkiri, distribusi guru yang belum merata di semua sekolah mempengaruhi mutu pendidikan. Namun jangan sampai tujuan baik itu hanya menjadi alat untuk melampiaskan dendam politik pasca pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub).

Anggota Komisi IV Rusliyanto Monoarfa mengakui, munculnya sekolah favorit dan non favorit di Gorontalo sesungguhnya mencerminkan tidak meratanya mutu pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah ketersediaan guru.

Di sekolah favorit ketersediaan SDM sangat berlimpah tapi lain halnya di sekolah non unggulan. Sudah mengalami kekurangan guru, latar belakang pendidikan tenaga pendidik tidak linier dengan mata pelajaran yang diajarkan “Memang sarana prasarana turut menentukan. Tapi yang paling menentukan adalah kualitas guru.

Nah guru-guru hebat biasanya bertumpuk di sekolah favorit. Makanya dengan mendistribusi guru secara merata mudah-mudahan akan memperpendek kesenjangan sekolah favorit dan non favorit,” jelasnya.

BACA  Gubernur : Andil BPOM Tangani Covid-19 Cukup Besar

Namun Rusliyanto Monoarfa mengatakan, tujuan baik melakukan mutasi guru ini jangan sampai dinodai dengan aspek politis. Mutasi dilakukan karena dendam politik pasca pilkada. Karena itu yang terjadi selama ini.

Para guru-guru yang dianggap tidak mendukung saat pilkada ditempatkan di sekolah-sekolah yang jauh dan terpencil. “Kalau itu terjadi, mutasi dengan tujuan pemerataan mutu sulit terwujud. Karena mutasi tidak akan mempertimbangkan kebutuhan sekolah. Misalnya yang dibutuhkan guru matematika tapi yang didroping guru mata pelajaran lain,” ungkapnya.

Agar mutasi guru tidak terkonotasi dendam politik, Rusliyanto menyarankan Pemprov untuk melakukan kajian dengan matang. Seperti mendata ketersediaan dan kebutuhan guru di masing-masing wilayah.

Termasuk menyiapkan sarana prasarana penunjang. Misalnya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di masing-masing kecamatan sehingga akan mempermudah pengurusan administrasi untuk para guru dan kegiatan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. “Lalu merancang pemberian insentif daerah seperti tunjangan transportasi untuk guru-guru yang mengajar di sekolah terpencil dan terisolir.

BACA  Pesawat Garuda Gunakan Masker Curi Perhatian Warga Gorontalo

Karena biaya transportasi guru akan meningkat setelah dimutasi ke wilayah terpencil,” jelasnya. “Pemberian insentif daerah ini penting untuk menghapus kesan bahwa mutasi guru bukan karena hukuman politik. Tapi memang karena kebutuhan daerah,” jelasnya.

Dia juga menyarankan agar hal ini dikonsultasikan dengan DPRD Provinsi. Agar DPRD bisa mengetahui sejauh mana kesiapan eksekutif dalam mengambil kebijakan mutasi guru. Konsultasi ini penting agar ketika ada riak-riak yang muncul setelah kebijakan mutasi diterapkan, DPRD bisa memberikan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat. “Karena kalau ada masalah pasti yang akan didatangi adalah DPRD.

Kan aneh saat mutasi sudah dilakukan lalu DPRD mengeluarkan rekomendasi pembatalan. Makanya sebelum melakukan mutasi sebaiknya semuanya dipersiapkan dengan matang terlebih dahulu,” sarannya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Gorontalo, Prof. Dr. Ani M Hasan, meyakini mutasi yang akan dilakukan pemerintah provinsi Gorontalo kepada para kepala sekolah dan guru-guru bukan didasari dendam politik. Tapi karena kebutuhan dan pemerataan pendidikan di Gorontalo. “Salah satu tujuan dari SMA dialihkan ke provinsi adalah untuk pemerataan pendidikan,” katanya.

BACA  Disiplin Protokol Kesehatan Pengaruhi Tren Zonasi di Daerah

Ani tak menampik masih ada sekolah SMA di Gorontalo yang guru mata pelajarannya menumpuk. “Contohnya, di sekolah A sudah memiliki 5 guru Biologi. Ini tidak boleh.Akibatnya guru Biologi tersebut harus mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan keahliannya,” ungkapnya.

Prof. Ani juga meminta guru untuk tidak perlu risau dengan kebijakan mutasi itu. Karena para guru telah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sehingga ini sudah sepatutnya ini diimbangi dengan peningkatan kinerja.  “Dengan gaji yang besar itu, maka diharapkan akan ada anak-anak yang pintar dan berprestasi. Buka sebaliknya prestasi malah turun,” pungkasnya. (rmb/wan/hg)


Komentar