Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Nelson Pomalingo: Pajak Bukan Untuk Membayar Dana PEN

Oleh Admin Hargo , dalam Advertorial Kab. Gorontalo , pada Selasa, 10 Agustus 2021 | 08:05 AM Tag: , ,
  Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan merupakan program pemerintah pusat yang dibuat untuk memitigasi dampak covid-19 dan pelambatan ekonomi. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Program yang di inisiasi pemerintah sejak tahun lalu ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Ada 2 jenis pinjaman PEN, Pertama Pinjaman PEN Daerah yang sumber dananya dari APBN 2020 dan yang kedua, pinjaman dukungan Program PEN yang sumber dananya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), pengelola dana PEN.

Tahun 2021 ini, Pemerintah mengalokasikan pinjaman PEN daerah sebesar Rp 15 triliun. Dana tersebut banyak dimanfaatkan Kepala daerah untuk memulihkan ekonomi di wilayahnya.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menjelaskan, Pengembalian dana PEN tidak melalui APBD tetapi dengan cara dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Transfer Umum (DTU) dari Kementerian Keuangan dan perhitungannya dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan.

“Pengembalian dana PEN dipotong dari DAU, bukan dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Misalnya, DAU kita Rp 1,5 Triliun, jika Dana PEN kita Rp 50 Miliar, maka akan dipotong secara otomatis Rp 50 Miliar,” terang Nelson Pomalingo, Sabtu (07/08/2021).

Pinjaman PEN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82/2020 tentang penangan covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditindak lanjuti dengan PMK 105/2020 dan PMK 179/2020.

Nelson Pomalingo menjelaskan, Pajak sangat penting dalam membangun daerah maupun negara. Meski begitu, Pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membangun daerah, bukan untuk membayar pinjaman dana PEN.

“Ada pinjaman PEN atau tidak, pajak tetap harus begitu. Karena pemulihan ekonomi harus jangka panjang. Apalagi kalau PAD kita masih rendah. Maka, kita naikan PAD kita. Jadi, sekali lagi saya tegaskan tidak benar pajak itu untuk membayar PEN,” tandas Nelson Pomalingo.(*)

Penulis : Sucipto Mokodompis

(Visited 30 times, 1 visits today)

Komentar