Rabu, 23 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ngurus Surat Keterangan di PN Rp 300 Ribu ?

Oleh Berita Hargo , dalam Metropolis , pada Rabu, 22 Maret 2017 | 12:05 WITA Tag:
  


Hargo.co.id GORONTALO – Pengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo diterpa kabar tak sedap.

Tersiar kabar bahwa dalam sekali pengurusan biayanya mencapai Rp 250 Ribu hingga Rp 300 Ribu.

Kabar tersebut beredar luas di Kabupaten Bone Bolango (Bonbol) menyusul banyaknya warga yang ingin mengikuti seleksi sebagai aparat desa, belakangan ini.

Saat ini, pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mapolres Bonbol sendiri tengah membludak seiring antusias warga yang ingi mengikuti seleksi aparat desa.

Namun, salah satu syarat yang akan diajukan adalah surat keterangan tidak pernah dipidana malah menuai keluhan dari calon peserta ini karena mahalnya biaya pengurusan yang mencapai Rp 250 Ribu hingga Rp 300 Ribu.

BACA  Mubes dan Reuni IKA SMA 3 Gorontalo Dibubarkan

Danlin Kamba, salah seorang warga Botutonuo, Kabila Bone, yang ingin mendapatkan surat keterangan dari PN tersebut mengakui hal itu.

“Saya kaget dengar biayanya sudah Rp 300 Ribu,” ujar Danlin yang diwawancarai saat berada di Polres Bonbol, kemarin, Selasa (21/3).

Bahkan, informasi biaya pengurusan super mahal itu kian membuat warga di Desa Toto Utara Kecamatan Kabila dan Desa Duano Kecamatan Suwawa ramai-ramai mengurungkan niatnya karena tidak memiliki biaya.

BACA  Jual Trihexyphenidyl, Seorang Pria di Bone Bolango Diringkus Polisi

Terpisah, Humas PN Gorontalo, Fachu Rohman, membantah keras wacana tidak berdasar yang beredar di Bonbol itu.

Menurutnya, hal itu sudah beberapa kali diklarifikasi langsung oleh beberapa kepala desa yang ada di Bonbol, “Sudah ada beberapa kepala desa yang langsung bertanya pada kami dan kami sudah menjelaskan bahwa tidak benar informasi itu,” tegas Fachu.

Terkait pengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana, memang ada biaya yang dibebankan kepada yang ingin bermohon, namun tidak sebesar Rp 300 Ribu.

BACA  Akses Menuju SDN 12 Tabongo Butuh PerhatianĀ 

“Ada biayanya, Rp 10 Ribu. Dan itu masuk ke kas negara. Jadi tidak benar Rp 250 Ribu sampai Rp 300 Ribu,” tegasnya lagi.

Fachu mengutarakan, agar masyarakat tidak kecolongan, permohonan surat keterangan itu diharapkan dapat diajukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, apalagi calo.

“Jika ada yang ingin megurus surat keterangan harus dan datang sendiri, tidak bisa melalui calo ataupun orang lain.

Hal ini untuk menghindari terjadinya pungutan liar,” pungkasnya.(tr-49/hargo)


Komentar