Saturday, 24 July 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Normalisasi Sungai di Gorontalo Utara Terkendala Regulasi

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Wednesday, 9 June 2021 | 06:07 AM Tags: ,
  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR), Haris Latif

Hargo.co.id, GORONTALO – Desakan anggota DPRD Gorontalo Utara (Gorut) agar segera dilakukan normalisasi sunga di Anggrek guna mengatasi banjir di Desa Talango dan Ilangata, mendapat respon dari pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR), menegaskan jika itu terkendala dengan regulasi. 

Menurut Kepala Dinas PUPR, Haris Latif yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (07/06/2021) lalu menjelaskan, masalah normalisasi sungai bukan bukan kewenangannya. Jadi, bukannya tidak ada perhatian atau dinas kurang respon, namun ada regulasi yang mengatur. . 

“Namun ini lebih kepada persoalan regulasi yang mengatur soal kewenangan. Terkait dengan sungai, pengelolaan programnya itu bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas PUPR. Semua pengelolaan sungai itu menjadi tanggung jawab kementrian melalui Balai Sungai,” jelasnya. 

Kendati demikian, terhadap aspirasi masyarakat tersebut dengan bencana dalam hal ini banjir, tetap menjadi perhatian penuh dari pihak dinas. 

“Jika memang dapat kami lakukan penanganannya, maka itu sudah lama kami lakukan. Hanya saja kembali lagi pada persoalan kewenangan yang diatur dalam regulasi yang membuat pihak dinas tidak dapat melakukan intervensi program,” jelas Haris Latif.

Langkah yang telah dilakukan oleh PUPR Gorontalo Utara yakni telah melaporkan hal ini ke Balai Sungai. Pasalnya, selain persoalan kewenangan, terhadap penanganan sungai tersebut, ada berbagai tahapan yang harus dilakukan terutama persoalan izin dan lain sebagainya yang memang harus dipenuhi terlebih dulu. 

“Pastinya persoalan ini menjadi perhatian tersendiri bagi pihak Dinas PUPR, selain telah melaporkannya ke pihak Balai Sungai. Saat ini juga terus berkoordinasi terkait dengan apa saja kebutuhan yang diperlukan yang dapat dilakukan oleh daerah sesuai dengan kapasitasnya,” tegas Kadis PUPR.

Pada intinya, setiap persoalan masyarakat selalu menjadi perhatian bagi dinas dan itu tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta kewenangannya. (abk/adv/hargo)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar