NPHD Diteken, Anggaran Pilkada Bone Bolango Rp 22,50 M

Bupati Bone Bolango Hamim Pou bersama Ketua KPU Bonbol Adnan Berahim, Ketua Bawaslu Bonbol Fahry Kaluku dan jajaran menandatangani NPHD untuk anggaran Pilkada 2020.(Foto Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sempat berlarut selama empat hari, akhirnya pembahasan anggaran Pilkada 2020 Bone Bolango disepakati antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama KPU dan Bawaslu. Ini ditindaklanjuti langsung dengan ditandatangani kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),di sela kegiatan kunjungan Menpar,di Objek Wisata Lombongo, Ahad (06/10/2019).

Didalam NPHD itu, Anggaran KPU untuk Pilkada yang dibiayai daerah lewat APBD totalnya sebesar 22,050.000.000 . Pembiayaannya dibagi dua,untuk tahun 2019 yang diakomodir lewat APBD P sejumlah Rp550.000.000 . Dan APBD 2020 sebesar Rp 21,500.000.000. Sementara untuk Bawaslu total sebesar Rp 10.750.000.000. Pembiayaannya dibagi dua mata anggaran yakni di tahun 2019 Rp 250 Juta dan di tahun 2020 sebesar Rp 10,500.000.000.

Ketua KPU,Adnan Berahim mengucapkan rasa syukur karena sudah mencapai kesepakatan nilai anggaran hibah untuk pilkada 2020 itu. Angka itu tak mudah didapat sebab berulangkali pembahasan selalu tidak menemui titik temu.

Bahkan Adnan menjelaskan bahwa pihaknya beberapa kali melakukan koordinasi agar NPHD bisa segera ditandatangani. Jika dihitung secara keseluruhan maka dari usulan anggaran awal sebesar Rp 34 harus dirasionalisasi pertama senilai Rp 27 Miliar lalu kedua berubah menjadi Rp 25 Miliar,lanjut Ditekan lagi menjadi Rp 23,8 Miliar dan terakhir mentok dan disepakati Rp 22,50 Miliar.

Baginya jumlah anggaran itu sudah cukup membiayai penyelenggaraan Pilkada 2020. Begitu halnya, terkait permintaan Pemda mengenai anggaran yang ditekan bakal beresiko pada jumlah pemilih per TPS sekitar 800 orang.

Bagi Adnan pihaknya sudah menghitung kembali hal teknis tersebut. Sehingga kemungkinan kata dia bisa diterapkan karena tidak semua TPS yang jumlah pemilihnya bisa mencapai 800 orang.

“Untuk anggaran pilkada ini akhirnya menandakan bahwa satu tahapan telah dilewati. Ini menjadi langkah awal tinggal lanjut melaksanakan tahapan berikutnya, kami berharap dan memohon doa agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar karena kesuksesan akan berjalan tergantung kita semua untuk menentukan pemimpin periode berikutnya. Berikutnya kami akan laksanakan anggaran dengan hemat dan se-efisiennya, dan tepat sasaran,”jelas Adnan.

Senada ketua Bawaslu Bonebol, Fahry Kaluku mengatakan pihaknya berterimakasih kepada Pemda yang telah mengalokasikan anggaran untuk biaya penyelenggaran pengawasan Pilkada di tahun 2020.

“Kami pastikan akan gunakan tepat sasaran sesuai tahapan penyelenggaraan dan diupayakan seefisien mungkin,”jelasnya. komisioner Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Bonbol Alti Mohamad mengatakan anggaran itu besarannya sudah cukup mengoptimalkan fungsi dan tugas pengawasan penyelenggaraan Pilkada sehingga pihaknya berterimakasih penandatangan NPDH telah berjalan

” Alhamdulilah itu sudah cukup tapi dengan catatan itu Pemda berjanji akan menyediakan belanja sewa gedung di 18 kecamatan baik itu meja,kursi,lemari dan perawatan komputer printer serta akomodasi lainnya. Diluar angka tadi ya,” ringkasnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Jaharudin Umar yang sempat hadir di penandatangan itu mengatakan penandatangan NPHD sebagai awal bersama untuk membahas Pilkada kedepan. Apalagi terkait pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 ini ada sekitar 270 daerah,terdiri 9 Provinsi dan 37 Kota dan 224 Kabupaten. Dari jumlah tersebut didalamnya ada tiga daerah Kabupaten yang ada di Gorontalo yakni, Pohuwato, Kabgor dan Bonbol.

“Ini menandatangani kita telah siap melaksanakan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Sebetulnya tahapan Pilkada sudah dimulai sejak 23 September kemarin lewat launching dan hari H-nya itu nanti 23 September jadi nanti setahun,terkait itu banyak tahapan selanjutnya kami harap agar tahapan sosialisasi segera dilakukan,” jelasnya

Lanjut ia menitipkan semua pihak bisa saling bersama menyongsong pelaksanaan Pilkada,tentunya untuk bisa terwujud itu butuh dukungan agar penyelenggaraan Pilkada sesuai harapan,lancar dan tertib. Apalagi daerah Gorontalo dikenal sebagai daerah paling aman tentu predikat itu harus dipertahankan.

Sementara itu Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa naskah NPHD untuk anggaran Pilkada Bone Bolango 2020 telah ditandatangani setelah beberapa kali dilakukan koordinasi dan pembahasan antara tim TAPD, KPU dan Panwas. Dikatakan Hamim, ini merupakan langkah awal dalam melaksanakan tahapan Pilkada 2020.

“Perlu saya tegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ada niat apapun untuk menunda-nunda, menghambat atau mengatakan tidak ada biaya untuk penyelenggaraan pilkada ini. Sebab ini sudah merupakan kewajiban Pemda sesuai aturan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hamim Pou.

Terakhir Hamim berharap agar anggaran Pilkada tersebut dapat dipergunakan dengan hemat, efektif dan seefisien mungkin, tepat sasaran sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pilkada. (gp/hg)

-