NPHD Diteken, Anggaran Pilkada Pohuwato Capai Rp 27 Miliar

Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga bersama Ketua KPU Pohuwato, Rinto S. Ali, dan Ketua Bawaslu Pohuwato, Zubair Mooduto saat menandatangani NPHD untuk Pilkada Pohuwato 2020, Selasa (01/10/2019) malam. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekda Pohuwato, Jhony Nento, Kepala BKAD Pohuwato, Iskandar Datau, Asisten Perekonomian, Rusmiyati Pakaya, Inspektur, Trizal Entengo. (Foto Ayi/Gorontalo Post)

Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah Pohuwato dengan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu setempat ditekan, terungkap jika anggapan Pilkada di daerah tersebut mencapai Rp 27 miliar lebih. Itu merupakan bukti jika antara penyelenggara dan pemerintah punya keseriusan dalam menyukseskan hajatan tersebut.

Informasi yang berhasil dihimpun, Selasa (01/10/2019) Pemda Pohuwato bersama KPU dan Bawaslu setempat telah menandatangani NPHD untuk Pilkada 2020 mendatang. Ini menjadi tanda awal dimulainya tahapan Pilkada di Pohuwato.

Anggaran yang disiapkan oleh Pemda sebanyak Rp 27. 112.571.000. Jumlah tersebut terbagi dua yakni untuk Bawaslu yakni Rp 7.927.315.000 dan KPU sebanyak 19.185.256.000. Penganggaran juga terbagi dua yakni pada APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020.

Anggaran Bawaslu dalam APBD Perubahan 2019 sebanyak Rp 200.000.000 dan pada APBD 2020 sebanyak Rp 7.727.315.000. Sementara untuk anggaran KPU yang bersumber dari APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 685.256.000 dan APBD 2020 sebesar Rp 18.500.000.000.

Menurut Ketua KPU Pohuwato, Rinto S. Ali, rincian penggunaan dana hibah pada Pilkada Pohuwato ini masih akan dihitung kembali. Mengingat bahwa perincian yang sudah dilakukan sebelumnya itu berdasarkan usulan KPU yakni Rp 23 miliar. Namun yang disepakati bersama hanya Rp19 miliar lebih. “

“Sehingga itu kami harus menghitung kembali angka-angkanya. Disesuaikan dengan jumlah anggaran yang telah kita sepakati bersama,” ujarnya.

Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga mengatakan NPHD penting bagi keberlangsungan daerah dalam suksesnya Pilkada Pohuwato. Dirinya bersyukur penandatanganan ini sesuai target yakni 1 Oktober 2019.

“Di Pohuwato harus dalam persetujuan DPRD hanya saja pimpinan definitif DPRD baru akan dilantik pada 2 Oktober 2019. Namun, kami tetap laksanakan penandatanganan, selanjutnya akan dilaporkan ke DPRD,” kata Syarif Mbuinga.

Lanjut katanya, poin penting yakni agar seusai agenda ini tugas KPU dan Bawaslu menindaklanjuti untuk menjabarkan apa yang tertuang dalam naskah NPHD. Itu agar tidak jadi satu hambatan, apalagi Pilkada Pohuwato sudah siap secara administratif.

“Kami akan mengajukan RAPBD ke DPRD. Tindak lanjutnya Pemda akan mentransfer anggaran, sehingga KPU dan Bawaslu segera bisa membelanjakannya dengan penuh tanggung jawab. Muaranya adalah Pilkada dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (ayi/ryn)

-