Rabu, 18 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ohh, Disini Lho Keberadaan Komisioner KPU Boalemo, Tidak Menghilang Kok!

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Jumat, 13 Januari 2017 | 15:26 Tag: , ,
  

BOALEMO, hargo.co.id – Sempat diisukan menghilang pasca pleno terkait pembatalan pasangan Rum Pagau-Lahmudin Hambali (PAHAM). Ternyata, komisioner KPU Boalemo masih berada di wilayah hukum kabupaten Boalemo.

Dari informasi yang berkembang para anggota KPU sebelumnya sempat mengungsi ke luar daerah di Kabupaten Boalemo.

Namun anggapan itu ternyata ditepis Ketua KPU Boalemo, Amir Dj. Koem ketika dihubungi via telephone celulernya, Kamis (12/1) semalam.

Amir Dj. Koem mengaku kalau pihaknya saat ini sedang berada di wilayah hukum Kabupaten Boalemo.

Bukan hanya itu, para komisioner KPU Boalemo ini tetap bertugas karena banyak tahapan dan agenda harus ditempuh berkaitan penyelenggaraan tahapan Pilkada 2017 sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab diamanatkan UU 10/2016 maupun PKPU.

Termasuk kesiapan pelaksanaan debat publik yang sedianya menjadi bagian dari tahapan kampanye.

Dimana, dalam waktu dekat agendanya akan dijadwalkan dalam rapat yang melibatkan pasangan calon ataupun tim penghubung (LO).

“Sekarang ini, saya berada di wilayah hukum Boalemo pastinya. Kebetulan dalam perjalanan tidak jauh dari Kecamatan Tilamuta,” singkat Amir Dj. Koem dibalik telephone celulernya.

Kemarin, Dekab Boalemo juga berupaya untuk menghadirkan komisioner KPU dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan.

Rapat itu membahas hasil pleno pencoretan pasangan petahana Rum Pagau – Lahmudin Hambali (PAHAM).

Namun rapat itu, tidak dihadiri satupun oleh komisioner KPU. Meski demikian DPRD tetap melakukan rapat untuk memintakan keterangan kepada Panwasli Boalemo terkait hal tersebut.

RPD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boalemo Oktohari Dalanggo,SE. Anggota DPRD yang hadir yaitu Ketua Komisi I Sandi Taliki, Ketua Komisi III Sunandar Kadir, Djafar latif Kilo, Aswan Djamaludin, Mahmud Nurdin Daud, Supartini Kembuan dan Saripa Laiya.

Disamping itu Kapolrese Boalemo AKBP Jefri Yuniardi,SIK, Kabag Ops, Ketua Panwasli Boalemo Sukarman Rahim dan puluhan perwakilan massa aksi juga hadir pada rapat yang digelar diruang Komisi III DPRD Boalemo.

Hal yang terungkap dalam RDP itu yaitu penafsiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada pasal 154 ayat 11 dan 12. Dimana pleno penetapan pasangan PAHAM harus dilakukan 1 bulan hari kerja sebelum pelaksanaan hari Pilkada.

Sementara KPU Boalemo sudah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan membatalkan pasangan PAHAM.

Dengan demikian keputusan KPU bisa dianulir oleh Panwas sebagai fungsi pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada.

“Panwas harus tegas, jika terjadi kekeliruan dalam tahapan Pilkada maka keputusan pleno pencoretan PAHAM bisa dibatalkan oleh Panwas,” ungkap Djafar Latif Kilo diamini Sandi Taliki sehingga mendapatkan aplos dari perwakilan massa aksi.

Ketua Panwas Boalemo Sukarman Rahim akan melakukan rapat serta mengkaji kembali apa yang sudah menjadi keputusan KPU Boalemo. Sehingga persoalan Pilkada Boalemo bisa tuntas dan tidak bermasalah.

“Pada prinsipnya kami fungsi pengawasan. Sehingga aspirasi ini kita akan lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada,” pungkasnya. (tim/tr-30/hargo)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar