Sabtu, 8 Agustus 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



OPD di Lingkungan Pemprov Gorontalo Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Rabu, 24 Juni 2020 | 01:05 WITA Tag: ,
  Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo. (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Guna mendukung sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju new normal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyiapkan protokol kesehatan di perkantoran.

Penerapan protokol kesehatan itu, nantinya akan dievaluasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Penerapan protokol kesehatan untuk sistem kinerja pegawai yang produktif dan aman covid-19 diberi tenggang waktu hingga 24 Juni 2020. Selanjutnya tim evaluasi dan verifikasi akan menilai kesiapan OPD mulai tanggal 25 hingga 28 Juni 2020,” ujar Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo, Selasa (23/6/2020).

BACA  Kembangkan Wisata, Gorontalo Butuh Sokongan Swasta

Dalam melakukan evaluasi, lanjut Zukri, BKD akan merujuk pada pedoman teknis perubahan sistem kerja pegawai yang produktif dan aman covid-19.

“Kita sudah punya pedoman teknis perubahan sistem kerja pegawai yang produktif dan aman covid-19. Pedoman ini mengatur empat aspek penting yakni kesiapan tempat kerja, kesiapan pegawai itu sendiri, penyesuaian sistem kerja serta penerapan manajemen sumber daya manusia aparatur,” jelas Zukri.

Empat aspek tersebut akan dinilai oleh tim evaluasi dan verifikasi untuk diberi rekomendasi layak tidaknya suatu OPD melaksanakan pelayanan publik yang produktif dan aman covid-19. Pimpinan OPD diminta serius menindaklanjuti pedoman teknis untuk diterapkan sehari-hari.

BACA  MUI Minta Umat Islam Terapkan Protokol Kesehatan saat Laksanakan Kurban

“Misalnya untuk kesiapan kantor, setiap OPD harus memiliki tempat cuci tangan dan sabun, menyiapkan hand sanitizer + di berbagai ruangan, mengatur jarak antar pegawai dan tamu serta menyiapkan poster atau banner edukasi covid-19,” imbuh mantan Kepala Biro Humas dan Protokol.

Terkait dengan sistem kerja pegawai, pihaknya mengatur tentang pembagian kerja antara sistem bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Pembagian diserahkan kepada pimpinan OPD dengan sejumlah pertimbangan.

BACA  Angka Stunting di Kabupaten Gorontalo Menurun Hingga 10,2 Persen

“Pimpinan OPD yang lebih tau siapa pegawainya yang harus bekerja di kantor atau dari rumah. Kriterianya antara lain jenis pekerjaan itu sendiri, hasil penilaian kinerja, kondisi kesehatan pegawai atau kondisi kesehatan keluarganya,” sambungnya.

Aspek lain yang tidak kalah penting menyangkut manajemen sumber daya manusia aparatur. Penilaian baik buruknya kinerja pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, gaji berkala hingga sanksi disiplin diminta tetap dijalankan sesuai ketentuan perundangan.(adv/rwf/hg)


Komentar