Minggu, 13 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



OPD Diminta Koordinasikan Lahan Pembangunan

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Kab. Gorontalo Utara Legislatif , pada Rabu, 30 Oktober 2019 | 18:05 WITA
  Wakil Ketua DPRD Gorut, Hamzah Sidik


Hargo.co.id, GORONTALO – Komunikasi dan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan untuk dapat dilaksanakan secara intensif agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah terutama untuk pembangunan fisik.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/10) kemarin, ketika dimintai tanggapannya terkait kesiapan daerah soal anggaran pembebasan lahan untuk tahun 2020.

BACA  Butuh Sosialisasi, Masih Banyak Warga yang Tak Paham Soal Pajak

“Untuk lahan itu memang penting disiapkan dalam sebuah pembangunan dan OPD terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan harus dapat menyiapkan anggaran terkait dengan pembebasan lahan nanti,” kata Hamzah.

Berkaca dari berbagai persoalan yang terjadi saat ini di Kabupaten Gorut, sudah banyak contoh kasus yang terjadi terkait dengan kesiapan lahan yang digunakan untuk pembangunan daerah.

BACA  Lanjutan Pekerjaan Jalan di Ponelo Tak Ada Kejelasan

“Sudah menjadi rahasia umum tentunya, di Gorut ini ada banyak pembangunan daerah yang ternyata lahannya bermasalah. Sudah dibangun dan bahkan selesai dan ada yang telah dimanfaatkan namun ternyata lahannya belum tuntas dibayar. Ini harusnya dapat diseriusi agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari,” tegasnya.

OPD terkait yang menangani persoalan lahan, harus berkoordinasi dengan OPD yang memiliki program terutama program fisik.

BACA  Pelaksanaan MTQ Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

“Dimana lokasi yang akan digunakan, kesiapan lahannya bagaimana dan selanjutnya pembebasan lahannya bagaimana. Jangan sampai sudah dibangun namun belum dibebaskan,” ujarnya.

Untuk itu, kedepan perencanaan yang dilakukan harus benar-benar matang termasuk kesiapan lahannya, agar pembangunan yang dilaksanakan tidak bermasalah dikemudian hari dan daerah yang nantinya akan terima sanksi. (abk/hg)


Komentar