Minggu, 9 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Paket RUMAH Gugat Penetapan HPMU, KPU : Sudah Sesuai Mekanisme

Oleh Berita Hargo , dalam KPU , pada Rabu, 30 September 2020 | 12:15 WITA Tag:
  Suasana pengumuman penetapan Paslon peserta Pilkada Bone Bolango oleh KPU beberapa waktu yang lalu. (Foto : Tangkapan layar siaran langsung PPID KPU Bone Bolango)


Hargo.co.id, GORONTALO – Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bone Bolango, Hamim Pou dan Merlan Uloli (HPMU) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diprotes oleh kuasa hukum dari paslon Ruslianto Monoarfa dan Umar Ibrahim.

Protes itu disampaikan dalam bentuk gugatan yang dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bone Bolango.

“Kemarin ada dari kuasa hukum paket RUMAH yang memasukkan permohonan (gugatan) yang ditujukan ke KPU terkait penetapan paket HPMU. Dan kemarin sudah kami verifikasi. Ada beberapa masih kurang yang disampaikan pemohon yang harus dilengkapi. Hari ini, kami akan menyampaikannya,” ucap Ketua Bawaslu Bone Bolango, Fahri Kaluku saat ditemui Hargo.co.id di kantor Bawaslu, Rabu (30/9/2020).

Fahri membeberkan, ada beberapa isi dari materi gugatan yang dilayangkan. Pertama, terkait dengan dua periode. Ke dua, terkait pelaksanaan mutasi pejabat dan terakhir berkaitan dengan kegiatan yang di hadiri oleh sang petahana.

“Soal dua periode. Terus pengisian kekosongan kepala Desa di Kecamatan Kabila. Ada juga kegiatan pelaksanaan pemerintahan penyerahan bantuan-bantuan yang diduga dilakukan enam bulan sebelum penetapan,” ungkap Fahri.

Terakhir, Fahri Kaluku menegaskan materi gugatan ini akan diproses lebih lanjut oleh pihaknya sesuai mekanisme.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Bone Bolango, Adnan Berahim mengaku belum menerima secara resmi gugatan terhadap lembaganya. Hanya saja, Adnan menuturkan bahwa segala proses pelaksanaan tahapan terkait pencalonan, baik itu dari pendaftaran calon hingga penetapan calon, KPU menjalankannya sesuai dengan mekanisme.

“Proses penetapan semua pasangan calon dilaksanakan dengan berpedoman pada PKPU yang mengatur tentang pencalonan,” tegas Adnan.(rwf/hg)


Komentar