Friday, 30 July 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Panitia Hak Angket Pertanyakan Dasar Pembayaran Pembayaran TKDÂ

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Tuesday, 15 June 2021 | 22:05 PM Tags: ,
  Kepala Badan Keuangan Daerah, Husin Halidi saat menghadiri undangan Panitia Hak Angket. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Panitia Hak Angket, DPRD Gorontalo Utara (Gorut) mempertanyakan mekanisme penilaian hingga penetapan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. 

Pantauan awak media ini, pada rapat Panitia Hak Angket dengan terpanggil Kepala Badan Keuangan Daerah, Husin Halidi diberondong dengan beberapa pertanyaan mulai dari pembayaran hak kepala dan wakil kepala daerah 2021 hingga mekanisme pembayaran TKD.

Pada saat itu, panitia hak angket mempertanyakan soal TKD karena sebelumnya disinggung oleh Wakil Bupati (wabup) Gorontalo Utara, Thariq Modanggu bahwa tidak maksimal pembayaran TKD karena ada indikasi kerugian daerah. 

Terhadap TKD tersebut kemudian ditanyakan soal dasar pembayaran TKD, pasalnya menurut informasi, untuk kriteria penilaian tidak secara keseluruhan ada nilainya, karena dari beberapa indikator penilaian, hanya ada 1 point saja yang dinilai, sementara untuk poin indikator penilaian lainnya itu tidak ada. 

Sehingga ketika TKD ini dilakukan pembayaran, maka diduga pembayaran yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya, dan disitulah diduga terjadi kerugian daerah, karena yang seharusnya dibayarkan lebih sedikit jika mengacu pada penilaian yang sebenarnya. (abk/adv/hargo)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar