Rabu, 3 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pansus di DPRD Gorontalo Utara Temukan Dugaan Pelanggaran

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Kamis, 4 Februari 2021 | 08:05 WITA Tag:
  Tak mengenal kata lelah, Pimpinan DPRD Gorut, Ketua, Djafar Ismail dan para wakil ketua, Roni Imran dan Hamza Sidik memimpin Rapat Paripurna Internal Senin (01/02/2021) malam. (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah, DPRD  Gorontalo Utara (Gorut), terungkap berbagai bentuk dugaan pelanggaran. Ini terkait dengan aturan perundang-undangan, baik itu dalam bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang maupun dugaan pemanfaatan dana hiba yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, masih banyak hal lainnya sebagaimana hasil kerja Pansus yang dibacakan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Gorut pada Senin, (01/02/2021) malam. Pada Rapat Paripurna Internal tersebut yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail dan turut didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Roni Imran dan Hamza Sidik.

BACA  Perda Retribusi Jasa Usaha Bakal Mengisi Pundi-pundi PAD

Terungkap sesuai dengan laporan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah, beberapa dugaan sepertu Pemanfaatan Dana Hiba Pramuka pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 bertentangan dengan aturan.

Lebih lanjut dalam laporan yang dibacakan tersebut juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang serta pemanfaatan jabatan “Dan penutupan objek wisata Mohinggito tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Ariyati Polapa saat membacakan laporan hasil kinerja Pansus.

BACA  Nilai Penawaran Pengaruhi Kualitas Pekerjaan

Hal lain yang dibacakan calam Rapat Paripurna Internal tersebut yang merupakan hasil kerja Pansus sejak akhir tahun 2020 kemarin, disampaikan juga terkait dengan perubahan anggaran dalam APBD tahun 2020 yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Disampaikan ada anggaran Rp. 2,3 Milyar yang dalam lampiran penjabaran perubahan APBD, pagu anggaran yang disepakati menjadi Rp. 561 juta “Dan perubahan pagu anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanpa persetujuan DPRD,” kata Ariyati Polapa.

BACA  Sering Diterjang Banjir, Stabilitas Sektor Pertanian Harus Terjaga

Dan hal lainnya terkait dengan materui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) thaun 2021 yang disampaikan ke DPRD tidak sesuai perundang undangan dan masih banyak lagi hal lainnya yang disampaikan yang pada intinya dari berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Pansus tersebut telah disimpulkan oleh DPRD dan melahirkan rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah daerah untuk selanjutnya segera dilaksanakan oleh Bupati Gorut, Indra Yasin. (abk/adv/hg)


Komentar