Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Paris Ajak Semua Pihak Jadikan Narkoba Musuh Bersama

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Jumat, 23 November 2018 | 01:28 AM Tag: ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dirasakan harus menjadi agenda bersama seluruh komponen masyarakat. Tanpa menjadikan pemberantasan narkoba sebagai perang bersama semua pihak, langkah-langkah yang ditempuh tidak akan mendapatkan hasil optimal.

Ini mengemuka dalam forum rapat koordinasi nasional implementasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi P4GN yang berlangsung di Ballroom Istana Hotel Sari Pasifik, Jakarta, Rabu (21/11/2018), kemarin.

Rakornas itu diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi, Sekda Provinsi dan Kepala Badan Kesbangpol se-Indonesia. Kegiatannya dibuka langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Heru Winarko, SH.

Dalam forum itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf mengutarakan, dalam rangka penguatan P4GN, peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dipandang perlu untuk terus menggerakkan P4GN. Semua pihak harus terlibat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari ancaman bahaya narkoba dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Melalui upaya pencegahan P4GN sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 104-108 tentang peran serta masyarakat,” ungkap Paris Jusuf. Paris Jusuf berharap masyarakat dan stakeholder terkait tidak hanya menjadi objek. Tapi sekaligus menjadi subyek dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari aktifitas peredaran gelap narkoba.

Berkaitan dukungan terhadap program P4GN, Deprov Gorontalo juga telah menginisiasi ranperda P4GN. Ranperda ini telah dibahas dan sudah siap untuk disahkan. Setelah pansus Senin (19/11), telah selesai melakukan finalisasi terhadap materi ranperda.

Wakil Ketua Pansus Ilham Kuntono mengemukakan, dalam ranperda itu, berbagai pihak dilibatkan dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba. Diantaranya, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah daerah dan DPRD, media massa, tempat ibadah, tempat usaha dan obyek wisata, serta lembaga adat.

Keberadaan lembaga adat dalam upaya pencegahan ini, berupa himbauan kepada para pemangku adat, agar meminta surat keterangan bebas narkoba, psikotoprika dan zat adiktif lainnya, kepada setiap penyelenggara pernikahan. Tidak saja pada pencegahan, keberadaan lembaga adat juga, dilibatkan pada upaya penanggulangan bersama – sama pihak terkait lainnya, instansi pemerintah pusat dan daerah, BNN Provinsi, Kabupaten/Kota dan lainnya.

Produk hukum ini juga kata Ilham, mengatur tentang sanksi yang akan diberikan, berupa sanksi administratif. Sanksi administrif tersebut antara lain, teguran lisan dan tertulis, pencabutan sementara dan tetap terhadap izin serta denda administratif. (rmb/gp/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar