Sabtu, 15 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pasar Senggol Dilarang, Legislator Menara Meradang 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Headline Legislatif , pada Senin, 26 April 2021 | 08:05 WITA Tag: ,
  Ilustrasi. Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo


Hargo.co.id, GORONTALO – Gara-gara ada larangan tak diadakan Pasar Senggol, sejumlah Legislator Menara (julukan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo), meradang. mereka lantas ‘protes’ dan meminta larang itu dicabut. 

Perlu dijelaskan bahwa hasil rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo yang menghadiri kepala daerah di kabupaten/kota, melarang digelar Pasar Senggol. Tujuannya agar tak terjadi kerumunan pada satu titik guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

Terkait dengan itu, Legislator Menara lantas mengkritik pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, dan meminta agar mencabut larangan itu. Permintaan untuk mencabut larangan itu, seiring dengan klaim penurunan kasus Covid-19 di daerah.

Ketua Fraksi Demokrat, Natsir Potale berpendapat, jika kebijakan pemerintah yang tak memberi izin diselenggarakan Pasar Senggol adalah salah satu bentuk keseriusan menekan angka penyebaran Covid-19. Seharusnya, dipermudah dengan solusi, bukan justru sebaliknya.

“Saya ingatkan kembali, mungkin pemerintah lupa, ditengah pandemi seperti ini hampir rata-rata pendapatan masyarakat menurun drastis. Momentum Pasar Senggol telah lama dinanti-natikan pedagang kecil, terlebih menjelang lebaran minat pembeli meningkat,” ungkap Natsir Potale.

Dirinya lantas berharap agar pemerintah segera menarik kembali keputusan tidak mengizinkan Pasar Senggol beraktivitas. Alasannya untuk memulihkan kembali ekonomi kerakyatan.

“Semua pasti ada solusinya, kasian masyarakat kita. Saya berharap pemerintah bisa mengizinkan pedagang pasar senggol bisa beraktivitas,” harap Natsir Potale.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi Nasdem, Saripa Pangalima. Menurutnya, kebijakan pemerintah melarang aktivitas Pasar Senggol tidak diimbangi dengan solusi kepada para pedagang kecil.

“Tak ada satupun masyarakat yang tidak ingin mendengarkan perintah pemerintah. Semua pasti patuh, namun perlu diingat larangan harus dibarengi dengan solusi. Biar masyarakat yang berstatus sebagai pedagang kecil tidak rugi. Kasihan dengan modal pinjaman sana-sini tapi ruang mereka malah dihilangkan,” tutur Saripa Pangalima. 

Ia kemudian membedakan kebijakan yang diberikan pemerintah baik kabupaten dan provinsi kepada pedagang kecil (pasar senggol) dengan pedagang yang berada dalam toko dan mall. 

“Apa bedanya antara pedagang toko dan mall dengan pedagang kecil di Pasar Senggol. Jika pemerintah memberikan batasan waktu kepada toko dan mall, maka hal yang sama juga harus diberikan kepada pegang kecil. Pemerintah harus adil kepada masyarakat, jangan tebang pilih,” tegas Saripa Pangalima. 

Lanjut katanya, bukan tidak mungkin keputusan pemerintah membatasi pedagang Pasar Senggol bisa melahirkan preseden buruk. Sehingga disarankan peluang berdagang masyarakat diberikan, namun dengan syarat tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. 

“Tingkat pengawasannya yang diperketat. Ajak seluruh unsur untuk turun tangan. Seperti pengelola pasar, Satgas Covid-19, Satpol-PP, Polisi, hingga TNI. Pasar Senggol silahkan tetap dibuka, tapi protokol kesehatan juga tetap harus jalan. Sama seperti ketika masuk toko dan mall, sebelum masuk wajib pakai masker, mencuci tangan, lalu diukur suhu tubuh,” tuturnya. 

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sahmid Hemu juga meminta pemerintah daerah mencabut kebijakan larangan Pasar Senggol. Alasannya, kasus Covid-19 di Kabupaten Gorontalo alami penurunan yang signifikan. 

“Saya menilai program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah cukup membuahkan hasil. Pertama kami menilai pemerintah daerah mampu menekan angka masyarakat terpapar Covid-19. Artinya vaksin berhasil, hendaknya berikan kesempatan masyarakat (pedagang kecil) untuk berjualan karena ramadan tahun lalu tidak diperbolehkan,” kata Sahmid Hemu, Ahad (25/04/2021).

Dengan kondisi tersebut, Ketua DPRD periode 2014-2019 ini, menilai tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tetap melarang  masyarakat berjualan di Pasar Senggol. 

“Jika ada larangan dari pemerintah kepada pedagang kecil di Pasar Senggol, maka harus dibarengi dengan solusi. Apa jaminan kalau mereka dilarang? Nah, yang tanggung kerugian pedagang siapa? Ini maksud saya tolong dipikirkan,” kuncinya. (wie/adv/hargo)

BACA  Terkait Hari Kartini, Asni Menu: Perjuangan Perempuan Belum Usai 

Komentar