Rabu, 23 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



PAW Wabup Gorontalo Kian Panas, PKS Susul Demokrat

Oleh Deice Pomalingo , dalam Headline Kab. Gorontalo Kabar Politik , pada Rabu, 15 Juli 2020 | 03:05 WITA Tag:
  Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gorontalo, Chamdi Mayang bersama sejumlah pengurus partai melaporkan dugaan pelanggaran aturan dalam proses PAW Wabup ke Ombudsman Gorontalo, Senin (13/07/2020). (Foto Deice/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Partai Demokrat kini tak sendiri dalam menentang kelanjutan proses pengisian kursi Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo. Demokrat kini mendapatkan partner yaitu PKS. Menyusul keputusan fraksi PKS di DPRD Kabupaten Gorontalo yang menarik diri dari panitia khusus (Pansus) pemilihan Wabup. Kendati, kursi ketua pansus pemilihan diisi oleh fraksi PKS.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabgor, Eman Mangopa mengatakan, langkah ini telah menjadi keputusan rapat struktur pengurus PKS. “Suratnya (ke DPRD.red) memang belum ada. Tapi akan ada surat Partai yang akan diserahkan fraksi ke Pimpinan DPRD,” kata Eman Mangopa.

Sikap ini diambil sebagai akumulasi kekecewaan fraksi PKS. Saat pansus bekerja, pendapat anggota fraksi yang tergabung dalam pansus tidak dihargai. Eman mencontohkan, saran fraksi PKS mengenai perlunya konsultasi dengan Pemerintah Provinsi terkait surat Bupati ke DPRD terkait pengusulan dua nama calon.

BACA  Jokowi Sentil Balon Kada yang Gelar Konser dan Undang Kerumunan Massa

“Ini sangat krusial. Salah satu tugas pansus adalah memastikan soal terpenuhinya prosedur pengusulan nama calon. Tapi ini kan tidak direspon,” ujarnya.

“Harusnya surat itu ditandatangani oleh dua partai pengusung. Dan Bupati hanya membuat surat pengantar. Bukan Bupati yang yang langsung menyurat dan menentukan dua nama,” sambung Eman memberikan penegasan.

Sementara itu, Partai Demokrat terus melakukan perlawanan terhadap proses pengisian kursi Wabup. Usai menyampaikan surat resmi penolakan atas pemilihan Wabup, kini Demokrat melaporkan persoalan ini ke Ombudsman Gorontalo.

BACA  Pesan Merlan Uloli ke Tim Pemenangan, Jangan Menjatuhkan Calon Lain

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gorontalo Chamdi Mayang mengatakan, substansi laporan ke Ombudsman terkait dengan dugaan pelanggaran atas peraturan perundangan oleh Bupati Gorontalo. Yang telah mengajukan surat pengusulan nama-nama calon wakil bupati ke DPRD.

“Nanti sekarang dilaporkan setelah kami ketahui proses sudah pada tahapan pemilihan. Panitia telah meminta kelengkapan dokumen calon. Padahal DPC Demokrat sejak Januari sudah mengajukan surat keberatan,” ujar Chamdi.

Chamdi kembali menguraikan, penolakan terhadap kelanjutan pengisian kursi Wabup karena prosesnya sudah salah sejak awal.

Pasal 1762 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur dengan jelas bahwa proses pengisian kursi Wabup dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tapi yang terjadi Bupati mengusulkan dua nama untuk menjadi calon wakil bupati ke DPRD.

BACA  Minim Anggaran, Hadijah Tayeb Usul Penyuluhan Lewat Virtual

“Dan itu yang membuat kami keberatan dan menurut kami ada pelampauan wewenang,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman Alim Niode mengatakan, dalam UU nomor 25 tahun 2009 dan nomor 37 tahun 2008,  semua bentuk terkait pelanggaran aturan ketentuan, termasuk dugaan pelampauan wewenang adalah domain ombudsman yang disebut dengan istilah teknis administrasi. Oleh karena itu pihaknya akan mengkaji laporan yang disampaikan oleh DPC Demokrat.

“Kami masih akan pelajari dulu dan penjelasannya butuh kajian mendalam,” tandas Alim. (wie/hg)


Komentar