Monday, 26 July 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



PD Minta Pemerintah Karantina Pulau Jawa, Biayanya Rp 48 Triliun

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Tuesday, 29 June 2021 | 18:05 PM Tags: , ,
  Ilustrasi. Bendera Partai Demokrat. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kembali mengingatkan pemerintah terkait lonjakan pasien positif COVID-19.

Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyarankan pemerintah menempuh kebijakan karantina atau lockdown, khusus Pulau Jawa.

Biaya untuk karantina diyakini lebih murah ketimbang pemerintah terus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Deputi Riset dan Survei Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Jibril Avessina menyebut, memperpanjang PPKM berpotensi memperpanjang krisis.

“Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp 48 triliun.”

“Ini realistis dan feasible (memungkinkan), tinggal berani punya political will (keinginan) atau tidak, mengingat angka kasus baru COVID-19 semakin tinggi tiap harinya. Perlu terobosan kebijakan,” ujar Jibriel dalam keterangannya, Selasa (29/6).

Dia menerangkan ongkos karantina sebesar Rp 48 triliun itu dapat diambil dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp 400 ribu untuk 80 persen penduduk Jawa atau sebanyak 121 juta jiwa.

Jika pemerintah tidak segera menerapkan karantina dan krisis kesehatan tidak kunjung berakhir, maka fasilitas kesehatan dikhawatirkan kolaps dan perekonomian akan sulit bangkit, ujar Jibriel.

Dalam keterangan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Vera Febhyanty meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk menguatkan layanan kesehatan.

Mengingat kasus pandemi terus naik dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami di Komisi XI DPR RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) agar fokus kepada (penyelamatan) manusia,” ucap Vera yang juga anggota Komisi XIDPR RI itu.

Dia menyebut realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda.

“Anggaran yang ada mampu menyelesaikan problem kesehatan akibat COVID-19,” pungkas Vera.(Antara/jpnn/hargo)

 

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JPNN.com, dengan judul: “PD Minta Pemerintah Karantina Pulau Jawa, Biayanya Rp 48 Triliun“. Pada edisi Selasa, 29 Juni 2021.
(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar