Kamis, 30 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pejabat Boalemo Diminta Segera Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Oleh Sunarto Nusi , dalam Advertorial Kab. Boalemo , pada Minggu, 19 Januari 2020 | 16:05 WITA Tag:
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Boalemo Hi. Darwis Moridu mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran aparatur sipil Negara (ASN) yang belum kunjung menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui instruksi bupati disampaikan Wabup Ir. Anas Jusuf MSi menegaskan bagi seluruh PNS di lingkungan Pemkab Boalemo wajib hukumnya memenuhi deadline atau batas waktu penyampaian LHKPN pada Ahad 19 Januari pukul 24.00 Wita.

“Apabila sampai dengan batas waktu ditentukan itu terdapat ASN belum memenuhi LHKPN, maka akan ada konsekuensi berupa sanksi administrasi kepada ASN sebagai wajib lapor LHKPN. Demikian instruksi disampaikan Bapak Bupati Hi. Darwis Moridu untuk disampaikan kepada seluruh ASN untuk menjadi perhatian agar segera ditindaklanjuti,” tegas Wabup Anas Jusuf.

BACA  Pemprov Gorontalo Segera Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Sementara itu, dari data Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo dibawah pimpinan Musyafir Bempah merilis dari jumlah 185 ASN wajib lapor LHKPN di Boalemo, sampai Jumat (17/01/2020), baru ada 73 orang sudah memenuhi atau melaporkan LHKPN ke KPK.

BACA  Update Covid-19 Gorontalo : Lima Pasien Sembuh, Dua Kasus Baru

Jumlah itu baru mencapai 39,46 persen. Didalamnya termasuk Bupati Boalemo Hi. Darwis Moridu, Wabup Anas Jusuf, Sekda Husain Etango, para asisten dan para pimpinan OPD.

Sementara 112 orang ASN atau sebanyak 60.54 persen belum kunjung melaporkan. Parahnya, sebanyak 112 ASN belum melaporkan itu masih terdapat pejabat eselon II, eselon III dan IV tersebar di sejumlah OPD yang ada.

BACA  Bahas Penanganan Covid-19, Gubernur Diundang Presiden di Istana Bogor

“LHKPN ini diwajibkan bagi seluruh ASN yang sudah patut menyampaikan laporan ke KPK. Ini pun sebagai bentuk evaluasi dan monitoring bagi aparatur daerah yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Di Kabupaten Boalemo sendiri diinstruksikan batas penyampaian sampai Minggu (19/01/2020) pukul 24.00 Wita. Harapannya, agar pelaporan LHKPN bagi ASN di lingkungan Pemkab Boalemo secepatnya tuntas dan memenuhi

ketentuan waktu yang ada,” tambah Kepala Inspektorat Boalemo, Musyafir Bempah dihubungi via telephone selulernya. (nrt/adv/hg)


Komentar