Senin, 25 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pejabat Pemprov Siap-siap Terdepak, Gubernur Buka Peluang Pejabat dari Kabupaten/kota

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Sabtu, 22 Juli 2017 | 10:49 WITA Tag: , , , , ,
  


GORONTALO Hargo.co.id – Gerbong mutasi di lingkungan Pemprov Gorontalo semakin hangat dibicarakan. Apalagi, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, sudah memastikan perombakan kabinet itu secepatnya dilakukan.

Kasak-kusuk siapa yang akan terdepak dari jabatan saat ini pun, menjadi perbincangan serius. Bahkan, sejumlah ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo, Jumat (21/7) kemarin, mulai bertanya-tanya soal keseriusan Gubernur Rusli Habibie merombak total kabinet.

Ada yang berpendapat, jika perombakan kabinet pada periode NKRI ke II adalah wajar, karena Rusli Habibie – Idris Rahim membutukan tim yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan periode ke dua.

Namun ada pula yang memandang jika hal ini erat kaitanya dengan persoalan politik, sebab diduga ada beberapa aparatur yang terlibat langsung politik praktis saat helatan Pilgub lalu. Mutasi ini dinilai sebagai bentuk bersih-bersih. Gubernur Rusli Habibie diyakini juga sudah mengantongi nama-nama pejabat tersebut.

Hanya saja terlepas dari itu, yang tak kalah menariknya adalah peluang pejabat ‘import’ yang dibuka Gubernur Rusli Habibie. Gubernur memberikan peluang bagi pejabat di luar jajaran Pemprov Gorontalo untuk bergabung dengan kabinet Nyata Karya Rusli Idris (NKRI), yakni pejabat asal kabupaten/kota dan dari instansi pemerintah pusat. “Pak Gubernur akan merombak total, dan beliau inginkan ada pejabat dari luar Pemprov yang mau bergabung.

BACA  Pengunjung Membludak, Pantai Minanga 'Disegel' Petugas

Intinya, pak Gubernur dan Wakil Gubernur menginginkan adanya tim yang bisa bekerja mewujudkan program-program NKRI,”tandas juru bicara Gubernur, Ghalieb Lahidjun. Dengan dibukanya ‘keran’ import pejabat itu, maka dengan sendirinya mengancam posisi para pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo saat ini. Bisa jadi ada pejabat yang bakal tak kebaian jabatan. “Semua eselon, jadi bukan hanya kepala dinas. Eselon III dan IV juga akan ada mutasi,”tambah Ghalieb.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Soemarwoto mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan infrastruktur pelaksanaan mutasi, baik untuk job bidding maupun open bidding. “Jabatan yang kosong itu open bidding, ada beberapa misalnya jabatan Asisten II dan Satpol PP,”kata Sumarwoto. Begitu pun dengan jabatan Kadis PUPR yang akan segera ditinggal Hendry Djuuna karena memasuki masa pensiun.

BACA  Langgar Protokol Kesehatan, Puluhan Warga Diamankan Petugas

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Yulianto Kadji menyampaikan bahwa, sesuai ketentuan, kepala daerah melakukan mutasi itu setelah enam bulan dilantik.

Akan tetapi yang dilakukan oleh NKRI ini adalah semata-mata untuk menginkan pemerintahan yang terbaik, yang mampu bekerja dalam mensukseskan program NKRI diperiode kedua, apalagi sudah mendapat restu Menteri Dalam Negeri. “Menurut saya, aturan enam bulan dibuat untuk menghindari dendam politik dari kepala daerah ke pejabat.

Tapi saya yakin kalau NKRI akan melakukan perombakan pejabat, itu bukan karena dendam politik, karena pasangan NKRI ini sudah diperiode kedua, jadi mereka tau betul kinerjanya. Sehingga perombakan pejabat ini adalah semata-mata untuk mensukseskan pemerintahan NKRI di periode kedua,” ungkapnya.

BACA  Ini Reaksi Keluarga Habibie-Sidiki Usai Menyimak Pernyataan Adhan Dambea

Ia juga menyampaikan bahwa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yang statusnya masih plt kepala dinas, untuk juga sudah bisa diisi dengan kadis yang definitif. “Karena ada kebijakan-kebijakan strategis yang harus diputuskan oleh seorang kadis,” ungkapnya.

“Dalam perspektif kebijakan publik, selama itu untuk kepentingan Publik dan Gubernur mengkoordinasikannya kepada Mendagri, selanjutnya Mendagri menyetujuinya maka praktis secara hirarki kebijakan diperbolehkan. Dalam hal rekrutmen pejabat tersebut tetap mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku,”ujarnya.

Dalam dimensi kebijakan publik, jika pengisian jabatan tersebut dilakukan secara step by step dengan tetap menyesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka dalam hirarki dan implementasi kebijakan Gubernur dalam posisi yang tepat. “Pengisian jabatan juga tergantung dari pak gubernur dan wagub, dan meminta juga pertimbangan dari baperjakat,” pungkasnya. (tro/wan/hg)


Komentar