Kamis, 8 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pekan Depan, Hak Guna Bangunan Suku Bajo Akan Diperjelas

Oleh Admin Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 9 Juni 2022 | 00:05 Tag: , ,
  Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer bersama jajaran Kantor Wilayah BPN Gorontalo usai melakukan pertemuan di kantor gubernur Gorontalo, Kamis (8/6/2022). (Foto: Istimewa/Humas)

Hargo.co.id, GORONTALO – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo akan melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2022 pada 20 Juni mendatang. 

Rapat Koordinasi terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lanjutan sekaligus hak guna bangunan (HGB) masyarakat suku Bajo tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer.

Sekretaris GTRA yang juga Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Kanwil Gorontalo, Kusno Katili mengatakan, Rapat koordinasi GTRA tingkat provinsi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Rapat ini setiap tahun kita laksanakan dan karena secara kelembagaan dan struktur, GTRA diketuai oleh gubernur yang bertugas untuk mengawal reforma agraria di tingkat provinsi, maka kehadiran pak penjagub dinilai penting,” kata Kusno Katili usai melakukan pertemuan dengan Penjagub Gorontalo, Hamka Hendra Noer di kantor gubernur, Kamis (8/6/2022).

Dirinya menjelaskan, salah satu hal yang akan dibahas dalam Rapat koordinasi itu adalah terkait legalitas pemukiman suku bajo yang berada di atas air. Dimana, kata Kusno Katili, berdasarkan petunjuk teknis yang ada, rumah warga  yang dibangun di atas air sudah bisa dibuatkan sertifikat.

“Tapi hanya hak guna bangunan (HGB) bukan hak milik artinya hak yang ada batas waktunya. Di Gorontalo sendiri suku Bajo itu ada di Torosiaje dan Boalemo. Jika sudah ada izin pemanfaatan ruang laut dari KKP maka kita dari Pertanahan bisa tindak lanjuti dengan pemberian hak guna bangunan tadi,” katanya menerangkan.

BPN menargetkan, pada 2024 nanti semua bidang tanah di Provinsi Gorontalo sudah bisa terdaftar dan terpetakan. Karena itu, kata Kusno Katili, pihaknya meminta dukungan Hamka Hendra Noer selaku Penjagub Gorontalo untuk mendukung semua program sertifikat tanah tersebut.

“Semua ini mendapatkan respon yang sangat bagus dari pak gubernur, beliau mendukung sekali utamanya terkait masyarakat Suku Bajo tadi. Kami berharap kedepannya tidak ada lagi  tanah di Provinsi Gorontalo yang tidak memiliki identitas,” katanya menandaskan. (***)

 

Penulis : Sucipto Mokodompis

(Visited 42 times, 1 visits today)

Komentar