Sabtu, 3 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pekan Depan, TPP PNS Pemprov Gorontalo Dicairkan

Oleh Admin Hargo , dalam Gorontalo , pada Jumat, 18 Maret 2022 | 21:05 Tag: , , ,
  Apel pegawai di lingkungan Pemprov Gorontalo. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Kepala Badan Keuangan Danial Ibrahim menyampaikan pihaknya dapat memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah bisa dicairkan.

“Alhamdulillah hari Jumat ini berkah buat PNS Pemprov Gorontalo. TPP yang sudah berproses lebih dari dua bulan, sudah bisa dibayarkan untuk bulan Januari dan Februari,”kata Danial Ibrahim, Jumat (18/03/2022).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, olehnya itu pihaknya meminta agar bendahara OPD segera memasukkan tagihan ke Badan Keuangan untuk proses verifikasi. Itu karena untuk mencegah pembayaran yang tidak merata waktunya ke setiap PNS dan proses penagihan serta verifikasi tersebut akan ditunggu hingga hari Selasa pekan depan.

“Pembayarannya kan terkadang tidak seragam. Hari ini ada yang memasukkan dan sudah diverifikasi lalu dibayarkan. Supaya pencairannya sama, kita akan bayarkan hari Rabu pekan depan secara serentak,”ungkap Danial Ibrahim.

Kepala Badan Keuangan itu juga menambahkan, bahwa ada perubahan nomenklatur dari sebelumnya bernama Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) menjadi TPP. Dasar pembayaran TPP juga berbeda dari tahun – tahun sebelumnya yang menyesuaikan kelas jabatan serta beban kerja jenis jabatan fungsional.

“Arahan dari Bapak Gubernur tidak boleh nilai TPP turun atau lebih rendah dari tahun lalu. Meski sudah menyesuaikan dengan dasar pemberian TPP, namun pada penilaian akhir hasilnya tetap sama. Perbedaannya ada pada penilaian kinerja bulan,”tambah Danial Ibrahim.

Sebagai informasi tambahan, proses pembayaran TPP pemerintah daerah berlangsung alot. Sebelum bisa dibayarkan, Pemprov harus menuntaskan analisis jabatan setiap PNS yang divalidasi oleh Biro Organisasi. Setelah itu diusulkan ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk menjadi bahan pertimbangan, diantaranya memperhatikan kapasitas fiskal, indeks kemahalan konstuksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.(*)

Penulis: Zulkifli Polimengo

(Visited 54 times, 1 visits today)

Komentar