Rabu, 16 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pekerjaan Belum Selesai, Apa Kabar Proyek Food Court? 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Kamis, 10 Juni 2021 | 14:05 WITA Tag: , ,
  Kondisi proyek Food Court Limboto yang hingga saat ini belum juga selesai. (Foto” Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Proyek Pembangunan Food Court Limboto dengan anggaran Rp 1.879.732.710.32 yang dilaksanakan 2020, hingga saat ini belum juga selesai. Proyek yang dikerjakan oleh CV Agung Prima Jaya dengan 180 hari kalender itu, memicu reaksi dari Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo. 

Ketua Komisi III DPRD, Sladauri DJ. Kinga mempertanyakan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai instansi berkompeten. 

“Kapan Food Court Limboto bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya pedagang kecil. Proyek dilaksanakan 2020, sekarang sudah 2021, belum tuntas juga,” kata Sladauri.

Secara tegas politisi PAN itu meminta agar menindaklanjuti proyek yang tersebut. Karena menurut dia anggaran proyek yang digunakan pemerintah melalui APBD sangat besar. 

“Kita ingin pemerintah tegas dengan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan. Jangan hanya pedang yang dipindah kesana kemari, tapi harus diimbangi dengan solusi tempat mereka berjualan. Artinya status tempat berdagang harus jelas,” tutur Sladauri.     

Terpisah, Kepala Dinas PUPR, Romy Sjahrain mengatakan saat ini progres pekerjaan Food Court Limboto hampir mencapai 90 persen. Sementara untuk lanjutan penyelesaian pekerjaan menunggu anggaran pemerintah daerah. 

“Lanjutan pekerjaan masuk pada rencana anggaran perubahan 2021, sambil melihat peluang-peluang anggaran dari sisi lainnya. Untuk pembayaran telah terealisasi 30 persen atau Rp 504 juta, untuk 70 persen direncanakan tahun ini,” jelas Romy.

Pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan, kata Romy. Namun tidak dapat dipungkiri juga mengalami kesulitan karena refocusing anggaran.

“Pada prinsipnya Dinas PUPR terus melakukan komunikasi, pembangunan pun tinggal fasilitas pendukung. Hanya saja terkendala dengan kemampuan keuangan penyedia jasa sehingga belum rampung 100 persen,” tandas Romy. (wie/adv/hargo)

BACA  Komisi II Segera Sampaikan Aspirasi Masyarakat ke Pemerintah

Komentar