Rabu, 14 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pelatihan PBJP Penting Untuk Pejabat Administrator

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Selasa, 23 Maret 2021 | 10:05 WITA Tag: ,
  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat menghadiri pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di aula Badan Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Provinsi Gorontalo, Senin (22/03/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Darda Daraba, membuka langsung kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) yang digelar di aula Badan Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Provinsi Gorontalo, Senin (22/03/2021).

Dalam kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari untuk pelatihan dan 1 hari untuk sertifikasi itu, diikuti oleh 40 Pejabat Adminitrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya Darda Daraba mengatakan, proses PBJ pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, PBJP harus dikelola oleh SDM pelaku pengadaan yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian PBJ, agar tidak terjadi permasalahan apalagi sampai pada persoalan hukum.

BACA  Bahas Ususlan Geoheritage, Dispar Provinsi Gorontalo Gelar Kopi Lolango

“Sehingga saya memandang pelatihan PBJP ini sangat penting terutama untuk membekali seluruh pejabat adminitrator atas informasi dasar terkait PBJ, untuk mengakomodir permasalah yang terjadi,” jelas Darda Daraba.

BACA  Sekdaprov Gorontalo Apresiasi Kinerja OPD yang Lampaui Target

Panglima ASN Provinsi Gorontalo itu juga berharap, pengguna anggaran, KPA/PPK bisa menjaga amanah dan kepercayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas karena KPA/PPK merupakan mekanisme yang melekat secara langsung di dalam aturan pengadaan barang jasa pemerintah.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kaban Diklat, Tajudin Pata menjelaskan, tujuan kegiatan pelatihan untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap proses pelelangan sehingga yang didapat lebih maksimal.

BACA  Pemprov Gorontalo Gelar Pasar Murah Jelang Ramadan

Tajudin Pata menyebutkan hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 74 ayat 1 huruf D, bahwa PPK atau pejabat pengadaan yang dijabat oleh ASN, TNI-Polri, wajib memiliki sertifikat kompetensi paling lambat 31 Desember 2023.

“Kegiatan ini juga untuk menindaklanjuti kebijakan Gubernur Gorontalo bahwa eselon tiga wajib bersertifikat BPJ. Ini juga sejalan dengan prepres dan saya kira kebijakan pak Gubernur sangat tepat untuk kita laksanakan,” pungkas Tajudin Pata.(zul/adv/hargo)


Komentar