Minggu, 12 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pembagian Bantuan Bahan Pokok Harus Merata dan Adil

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Rabu, 13 Mei 2020 | 21:05 WITA Tag: ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ketika menyerahkan bantuan secara simbolis bantuan bahan pokok kepasa warga Kecamatan Tabongo, Rabu (13/5/2020). (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Pembagian bantuan bahan pokok kepada warga yang terdampak Covid – 19 harus merata dan adil. Permintaan ini disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menyerahkan bantuan pangan bersubsidi kepada 1.000 KPM di Kantor Camat Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Rabu(13/05/2020).

“Jangan sampai pembagian sembako ini tidak merata dan tidak ada keadilan. Ini harus dihindari. Sehingga pak camat, dipantau di kantor-kantor desa, masyarakat bisa datang cek. Jika tak ada namanya, kenapa nama saya tidak ada? Padahal saya orang miskin. Itu gunanya transparansi,” terang Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

BACA  Gubernur: Segera Terbitkan Sertifikat TORA  

Gubernur dua periode itu mengatakan, setiap hari dirinya menerima keluhan yang disampaikan warga Gorontalo melalui SMS maupun aplikasi WhatsApp (WA) karena tidak kebagian bantuan.

”Hampir setiap hari warga mengirim SMS dan WA ke saya. Mereka mengeluh karena tidak  kebagian bantuan bahan pokok,” ungkap Rusli Habibie.

BACA  Begini Cara TPID Gorontalo Jaga Inflasi di Tengah Pandemi Covid-19

Olehnya itu, dalam membagikan bantuan bahan pokok, kata Rusli Habibie, pemerintah Kecamatan dan Desa di Gorontalo dapat mencontoh dari pemda Kabupaten Pohuwato soal transparansi data penerima bantuan.

” Tolong contohi yang dilakukan Pemda Pohuwato. Contohnya di Kec. Tabongo ini, didata semua penduduknya, jadi dikeluarkan TNI Polri, ASN keluar, pegawai- pegawai keluar dulu, termasuk orang-orang kaya dikeluarkan. Nah sisanya itu dicatat, cek lagi mana yang sudah dapat PKH, BLT, bantuan pangan non-tunai daerah maupun pusat,” urai Rusli.

BACA  12.400 Ton Jagung Diekspor ke Filipina, Pertanian Jadi Pengaman Ekonomi di Tengah Pandemi

Menurut gubernur, anggaran Jaring Pengaman Sosial untuk membantu kabupaten kota sebanyak 60% yang berasal dari anggaran provinsi sudah diserahkan sesuai dengan data yang diberikan bupati walikota. Untuk sisanya sebesar 40 persen disediakan oleh pihak kabupaten/kota sendiri. Diharapkan tidak ada lagi kecemburuan dan permasalahan di desa ketika semua ini transparan. (adv/rwf/hg)


Komentar