Rabu, 10 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pembahasan Ranperda Penataan WPR Masih Jalan Ditempat

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Kamis, 9 Juni 2016 | 12:40 Tag:
  

Hargo.co.id GORONTALO – Pembahasan terhadap salah satu ranperda usul inisiatif Deprov Gorontalo yaitu ranperda penataan wilayah pertambangan rakyat (WPR) belum mengalami kemajuan berarti.

Hingga pertemuan ketiga antara pansus dengan tim penyusun naskah akademik (NA) pada Selasa (7/6), materi pembahasan sama sekali belum membahas pasal demi pasal dalam ranperda.

Ini terjadi karena permintaan pansus agar tim penyusun Naskah Akademik (NA) kembali pada konsep awal ranperda yaitu mengatur tentang penataan WPR belum juga ditindaklanjuti.

Tak heran, Saat pertemuaan Selasa lalu, pihak Dinas Pertambangan Provinsi yang diundang dalam rapat itu menyoroti konsep ranperda yang belum berubah.

Yang mana draft yang dibahas masih soal pengelolaan pertambangan secara umum. Padahal dalam pertemuan sebelumnya pansus telah meminta agar tim penyusun NA merubah konsep ranperda dengan fokus mengatur WPR. Bahkan saran pansus agar tim penyusun NA membahasnya dengan SKPD terkait seperti Dinas Pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup, tak juga dilakukan.

“Sampai sekarang kami belum pernah diundang untuk membahas hal-hal yang perlu diatur dalam ranperda WPR,” sesal salah satu staf Dinas Kehutanan dan Pertambangan yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Pansus, Irwan Mamesah, meminta pansus agar memerhatikan saran dan rekomendasi pansus yang diputuskan dalam setiap pertemuan. Sehingga pembahasan terhadap materi ranperda mengalami kemajuan.

“Masukan-masukan yang kami berikan tolong dicatat dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah masukan terarah kepada tim penyusun NA sehubungan penyunan draft ranperda tentang penataan WPR.

Misalnya latar belakang masalah diharapkan untuk lebih fokus terhadap masalah yang terjadi di Gorontalo dengan tanpa perlu mencantumkan masalah-masalah secara umum terkait pertambangan.

“Kan tujuan kita bagaimana untuk menata pertambangan rakyat yang marak sekarang ini. Jadi lebih diarahkan kepada masalah-masalah yang menyertai pertambangan rakyat. Misalnya dampak lingkungan dan sosial,” saran Irwan Mamesah.

Irwan Mamesah kembali menekankan agar tim penyusun NA agar fokus dalam menyusun konsep ranperda yang mengatur soal penataan wilayah pertambangan rakyat.

Karena menurutnya, regulasi yang mengatur soal pertambangan rakyat belum diatur lebih dalam dalam undang-undang minerba. “Kalau soal IUP dan kontrak karya kan sudah diatur dalam UU dan PP. Jadi mari kita lebih fokus pada WPR saja,” pungkasnya. (rmb/hargo)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar