Kamis, 25 Februari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pembangunan Tambatan Perahu Dulupi Makan Tumbal

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Kamis, 24 Mei 2018 | 11:05 WITA Tag: , ,
  Ilustrasi Tambatan Perahu Nelayan (foto : Google/radarbone.fajar.co.id)


GORONTALO, Hargo.co.id – Pembangunan tambatan perahu di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo memakan tumbal. Benny Rasyid, mantan Fasilitator Teknik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boalemo harus menerima kenyataan pahit.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Gorontalo menyatakan Benny terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, Rabu (23/5).

Konsekuensinya, Benny harus menjalani hukuman pidana penjara selama 4,5 tahun. Selain itu, Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 269 juta serta denda sebesar Rp 200 juta.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan maka akan dikenakan hukuman penjara selama enam bulan. Begitu pula denda yang tak dibayarkan maka diganti penjara empat bulan.

Vonis pengadilan Tipikor terhadap Benny itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Irianto Tiranda,SH. Dalam amar putusan yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum disebutkan, pada 2014 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengalokasikan anggaran PNPM untuk Kabupaten Boalemo senilai Rp 2,9 miliar.

BACA  Darda Daraba Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi

Anggaran tersebut ditujukan untuk program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 1,14 miliar dialokasikan untuk program pembuatan tambatan perahu. Program tersebut ditempatkan di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi. Dalam pelaksanaannya, Benny Rasyid selaku Fasilitator Teknik PNPM Kecamatan Dulupi menyusun rancangan dan rencana anggaran biaya (RAB) proyek tambatan perahu di Desa Dulupi.

Namun langkah Benny tersebut rupanya melangkahi atau melampaui kewenangan yang dimilikinya.

“Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Fasilitator Teknik telah hal-hal di luar tugas dan fungsinya,” urai Irianto Trianda membacakan amar putusan.

Dalam perancangan dan penyusunan RAB, Benny ditengarai tak melaksanakan survey atas harga berlaku. Melain mengacu pada harga dasar Dinas PU Boalemo triwulan I 2013. Kondisi itu mengakibatkan pembangunan tambahan perahu di Desa Dulupi tak selesai. Padahal alokasi anggaran Rp 1,14 miliar sudah habis terpakai. Dari hasil audit diperoleh kerugian negara senilai Rp 482 juta.

BACA  Begini Cara Pemprov Gorontalo Tingkatkan Kapasitas Pelaku UMKM

“Menimbang keterangan saksi yang merupakan Faskab Boalemo, bahwa hasil penyusunan RAB yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan harga di lapangan,” ujar Irianto.

Menurut Irianto, dari hasil persidangan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dijatuhi pidana penjara serta terdakwa menyesali perbuatannya.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta hukuman denda sebesar Rp. 200 juta subsidair 4 bulan penjara,” ucap Irianto Tiranda membacakan vonis.

BACA  Bahas Metode Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur Gorontalo Temui LKPP

Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menutut agar Benny dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 200 juta (subsidair penjara 6 bulan), serta uang pengganti Rp 269 juta (subsidair penjara 6 bulan).

Atas vonis yang dijatuhkan, Pengadilan Tipikor Gorontalo memberikan waktu selama seminggu bagi Benny untuk menentukan sikap. Apakah menerima vonis yang dijatuhkan atau menempuh jalur hukum yakni mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT).

Sementara itu JPU Roman Pasarde,SH menjelaskan, penyusunan RAB dalam kegiatan pembangunan tambatan perahu di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo bukan menjadi tanggung jawab terdakwa. “Tugas itu seharusnya dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),” ujar Roman.(tr60-gp/hg)


Komentar