Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pembebasan Lahan Waduk Bulango Ulu Ditarget Selesai Tiga Pekan

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Jumat, 15 Mei 2020 | 08:06 WITA Tag: , ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tengah) ketika memimpin rapat video conference antara Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai dan Badan Pertanahan Nasional, Kamis (13/05/2020). Rapat tersebut membahas pembangunan Waduk Bulango Ulu.(Foto : Istimewa)


Hargo.co.id GORONTALO – Hingga kini pembangunan Waduk Bulango Ulu belum terealisasi. Ini dikarenakan proses pembebasan lahan belum juga tuntas. Dari 2.000 lebih persil atau bidang tanah, masih ada 600-an persil yang dokumen kepemilikannya belum lengkap.

Guna mengatasi hal ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggelar rapat melalui video conference dengan Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai dan Badan Pertanahan Nasional, Kamis (13/05/2020).

Pada video conference itu terungkap jika proses pembebasan lahan akan ditargetkan selesai dalam waktu tiga pekan.

“Ada tanah yang pemiliknya itu tidak di sini, tapi di luar daerah nah itu yang menyulitkan. Tadi pak Sultan yang membidangi itu minta waktu tiga minggu untuk menyelesaikannya. Apalagi sekarang masih puasa dan ada pandemi covid-19,” ucap Rusli Habibie usai rapat.

BACA  Aktivitas Bom Ikan Masih Marak di Sumalata

Gubernur berharap instansi terkait terus berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mencari solusi terhadap masalah di lapangan . Dan dalam mengambil keputusan, Gubernur meminta agar tidak menyalahi aturan perundang undangan yang berlaku.

“Proyek ini tiap tahun dianggarkan oleh pusat, bahkan untuk pembebasan lahannya juga sudah ada. Jangan sampai ada kesan kita enggak serius bekerja,” imbuhnya.

BACA  Gubernur Gorontalo Lantik Dua Widyaiswara Ahli Utama

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas PUPR Sultan Kalupe menjelaskan bahwa saat ini tahapan perencanaan, persiapan serta penetapan lokasi sudah ditetapkan oleh gubernur. Untuk melanjutkan ke tahap pelaksanaan pengadaan tanah masih ada beberapa data dan dokumen yang diminta oleh kanwil ATR BPN untuk dilengkapi.

Jika data tersebut sudah lengkap dan terterima oleh tim kanwil ATR BPN, maka oleh kanwil ATR BPN selaku ketua panitia pengadaan tanah akan membentuk tim pelaksana. Tim terdiri Satuan Tugas A dan B yang diketuai oleh pihak BPN. Satgas bertugas menginventarisasi, mengidentifikasi bukti-bukti kepemilikan tanah serta melakukan pengukuran.

BACA  Pemprov Gorontalo Santuni Korban Kebakaran di Boalemo

“Hasil dari itu nanti diserahkan ke BWS sebagai instansi teknis yang membutuhkan tanah untuk di appraisal. Tim appraisal yang menghitung nilai ganti kerugian yang wajar,” jelasnya.

Tahapan akhirnya yakni musyawarah tentang bentuk ganti rugi dengan pemilik tanah berdasarkan nilai appraisal dari BPN. Jika para pihak setuju maka dilakukan pembayaran.(adv/rwf/hg)


Komentar