Sabtu, 19 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemerintah Harus Lakukan Reformasi 8 Area Perubahan dan Pelayanan Publik

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Kamis, 4 Maret 2021 | 03:05 WITA Tag: , , ,
  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memberikan sambutan pada rapat koordinasi percepatan implementasi reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021, di ruang Dulohupa Kantor Gubernur, Rabu (03/03/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO –  Bertempat di ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Darda Daraba menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan implementasi reformasi birokrasi, Rabu (03/03/2021).

Rakor yang dibuka langsung oleh Sekdaprov dan dilaksnakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo itu digelar bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral,
serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BACA  Nelson Pomalingo Kembali Tandatangani MoU dengan BSG

Dalam sambutannya Sekda Darda Daraba mengatakan, saat ini reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku road map, dimana arah kebijakan reformasi birokrasi periode terkahir ini, ditunjukkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang prima.

“Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia,” kata Darda Daraba.

BACA  Serapan APBD Pemprov Gorontalo Bulan Mei Lampaui Target, Ini Harapan Sekdaprov

Lebih lanjut Sekdaprov Gorontalo juga mengungkapkan, untuk mempercepat reformasi birokrasi, pemerintah harus melakukan reformasi di 8 area perubahan terutama dalam pelayanan publik.

“Apa yang harus di rubah? Yaitu 8 area perubahan. Sehingga  PP 53 mengatakan, harus memenuhi, jangan sampai kita melanggar kewajiban dan jangan sampai melanggar larangan,” ungkap Sekda Darda Daraba.

Dalam kesempatan itu juga Darda Daraba mengungkapkan harapannya, kiranya kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk percepatan implementasi reformasi birokrasi, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan naiknya indeks reformasi birokrasi.

BACA  Dapat Dukungan dari Australia, Penyandang Disabilitas di Gorontalo Dapat Pelatihan Menjahit

Kegiatan rakor itu turut dihadiri ole Inspektur Provinsi Gorontalo Sukril Gobel dan Kepala Biro Organisasi Aryanto Husain. Sementara untuk perserta terdiri dari Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota, Tim Satgas Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo, serta Sekretaris Perangkat Daerah se Provinsi Gorontalo.(zul/adv/hargo)


Komentar