Selasa, 27 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemerintah Harus Mengevaluasi Pengesahan RUU Cipta Kerja

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Senayan , pada Kamis, 8 Oktober 2020 | 07:05 WITA Tag: , ,
  Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: Humas MPR RI


Hargo.co.id, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali menyoroti alasan Pemerintah dan beberapa fraksi di DPR RI yang mengesahkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Pasalnya, tak hanya Rakyat dan buruh yang menolak, berbagai lembaga investor global pun menyatakan keprihatinannya.

Seperti yang dilansir JPNN.com, Memang, pengesahan UU Cipta Kerja menarik perhatian banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri. 35 investor global mengungkapkan keprihatinan mereka lewat sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia.

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 triliun. Di dalamnya, terdapat lembaga investasi Aviva Investors, Robeco, Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, hingga Sumitomo Mitsui Trust Asset Management yang telah mendunia.

BACA  Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan

Para investor global memperingatkan pemerintah bahwa UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan berpotensi merusak lingkungan, khususnya hutan.

“Meskipun perlu reformasi hukum bisnis di Indonesia, namun kami khawatir tentang dampak negatif UU Cipta Kerja, khususnya terkait langkah perlindungan lingkungan,” ungkap Peter van der Werf, perwakilan dari Robeco yang dikutip dari Reuters.

Syarief Hasan menilai, keprihatinan para investor global dengan potensi negatif dari RUU Cipta Kerja menunjukkan pemerintah gagal paham tentang iklim investasi di Indonesia.

“Selama ini pemerintah selalu mengatasnamakan investasi untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, padahal investor global juga telah menolak. Jadi, UU Cipta Kerja ini diperuntukkan kepada siapa?,” tanya Syarief.

BACA  Peran Santri di Masa Krisis

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa pandangan dari investor global membuktikan penolakan Partai Demokrat terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

“Partai Demokrat semakin kokoh menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat,” tegas Syarief Hasan.

Ia juga mengungkapkan bahwa penolakan dari kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya, ditambah respon negatif dari investor global harusnya menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menunda dan harus mengevaluasi kembali UU Cipta Kerja ini.

“Jangan hanya mempertimbangan korporasi besar, tetapi juga lindungi rakyat dan lingkungan untuk anak cucu kita yang akan datang,” ungkap Syarief.

BACA  Ketua MPR Minta Perhatikan Sisi Kemanusiaan Dalam Memberi Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Politikus senior Partai Demokrat inipun menegaskan agar Pemerintah lebih bijak dalam melihat persoalan UU Cipta Kerja.

“Hari ini kita bisa lihat, demonstrasi terjadi dimana-mana dan pemerintah tidak mampu membendungnya. RUU Cipta Kerja yang disahkan dengan cara tidak benar malah menimbulkan polemik baru yang kontraproduktif dengan langkah pemerintah dalam menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19,” tutup Syarief.(jpnn/hg)

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JPNN.com, dengan judul: “Wakil Ketua MPR: Pemerintah Harus Mengevaluasi Pengesahan RUU Cipta Kerja“. Pada edisi Rabu, 07 Oktober 2020.

Komentar