Rabu, 1 Februari 2023
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemkot Gorontalo Segera Gelar Musrenbang, Yusrianto: Dimulai dari Tingkat Kelurahan

Oleh Berita Hargo , dalam Kota Gorontalo , pada Kamis, 12 Januari 2023 | 21:05 Tag: , , ,
  Salah satu pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022. (Foto: Dok. Prokopim)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Musrenbang akan mulai dilaksanakan dari tingkat kelurahan.

“Iya, kami akan segera melaksanakan Musrenbang. Jadwalnya sementara kami susun. Kemungkinan akan dilaksanakan pada awal bulan Februari mendatang yang dimulai dari tingkat kelurahan,” ucap Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), Yusrianto Kadir ketika diwawancarai Gorontalo Post, Rabu (11/1) melalui sambungan telepon seluler.

banner 728x485

Ia mengungkapkan, Musrenbang tingkat kelurahan tidak dilaksanakan secara serentak. Pihaknya, kata Yusrianton, akan melaksanakannya per kecamatan.

“Misalnya, hari Rabu. Kita akan melaksanakannya di Kecamatan Sipatana. Jadi semua kelurahan yang ada di Sipatana akan melaksanakan Musrenbang pada hari itu. Tapi, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan. Sebab, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” tandas Yusrianto.

Dalam melaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan, lanjut Yusrianto, pihaknya akan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan. “LPM akan kita libatkan,” katanya singkat.

Yusrianto menambahkan, setelah Musrenbang tingkat kelurahan tuntas, Dinsos PM akan langsung melanjutkan dengan Musrenbang tingkat kecamatan yang kemudian akan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat Kota Gorontalo.

“Besar harapan saya pelaksanaan Musrenbang tahun ini bisa berjalan lancar. Yang paling utama adalah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang dinilai prioritas,” harap Yusrianto.

Untuk diketahui, Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan pembangunan daerah. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk tingkat nasional serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda).

Dalam sistem perencanaan pembangunan, perencanaan partisipatif umumnya diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Forum ini harapannya dapat menjadi wadah untuk membahas rancangan, rencana, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan atau kesepakatan.(*)

Penulis: Rendi Wardani Fathan

(Visited 20 times, 1 visits today)

Komentar