Rabu, 10 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemprov Bakal Hanya Layani Wartawan Lulus Kompetensi

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Selasa, 25 September 2018 | 08:00 Tag: , ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemprov Gorontalo nampaknya akan mempertimbangkan saran Dewan Pers yang hanya akan melayani wartawan-wartawan yang telah lulus kompetensi. Hal ini ditegaskan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie usai menerima Pengurus PWI Gorontalo, Senin (24/9) di kediamannya.

Menurutnya, langkah Dewan Pers itu sangat tepat dan pelan-pelan akan diterapkan di lingkungan Pemprov Gorontalo. Terlebih ketika seruan Dewan pers berdasarkan permintaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

“Saya dukung kebijakan Dewan Pers dan mulai saat ini pelan-pelan akan menerapkan di lingkungan Pemprov Gorontalo. Mudah-mudahan ini dapat membendung munculnya hoax yang dapat memecah belah persatuan Indonesia,” kata Rusli Habibie.

Seperti dioketahui bahwa Dewan Pers menetapkan peraturan No.1/ Peraturan-DP/II/2010 tentang Standard Uji Kompetensi Wartawan, dimana kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers , konsepsi dan penyuntingan berita.

Standar Uji Kompetensi Wartawan diklasifikasikan dalam tiga tingkatan: Wartawan Muda, Madya dan Utama. Sedang untuk tingkatan kompetensi sebagai contoh: untuk wartawan muda, melakukan liputan dan menyajikan berita sesuai dengan kode etik jurnalistik; wartawan madya, memahami penerapan kode etik jurnalistik dalam menentukan pilihan liputan sedang wartawan utama, mampu menafsirkan filosofi kode etik jurnalistik agar wartawan dan kepentingan publik terlindungi.

Nama wartawan-wartawan yang lulus uji kompetensi bisa dicek di situs resmi Dewan Pers. Tidak ada UKW tersendiri untuk wartawan abal-abal. Dewan Pers tidak menyelenggarakan uji kompetensi. Dewan Pers hanya memberi rekomendasi dan sertifikasi lembaga tertentu mengadakan uji kompetensi.

Ada indikasi mulai adanya pemalsuan kartu kompetensi. Namun pemalsuan itu bisa segera diketahui, dengan mengecek nama wartawan bersangkutan di situs resmi Dewan Pers.

Pada kesempatan yang sama, Rusli Habibie juga meminta kepada seluruh wartawan di Gorontalo untuk membuat berita yang seimbang. Artinya, berita yang diterbitkan, baik itu di koran, media online atau televisi atau lainnya, harus dilengkapi konfirmasi.

“Semua berita wajib ada konfirmasi dan diterbitklan secara bersamaan. Jangan ada berita diterbitkan tanpa konfirmasi, nanti setelah beberapa jam atau hari berikutnya, konfirmasinya diterbitkan,” jelas Rusli Habibie. (jdm/gp/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar