Minggu, 27 November 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemprov Dukung Pelaksanaan Regsosek di Gorontalo

Oleh Admin Hargo , dalam Gorontalo , pada Kamis, 15 September 2022 | 02:05 Tag: , , , ,
  Hamka Hendra Noer menyerahkan Pernyataan Dukungan kepada Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif dalam Rakorda pendataan awal Regsosek Tahun 2022 di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (13/9/2022). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan dukungan sepenuhnya atas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang juga merupakan bagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di daerah itu.

Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer menjelaskan Regsosek yang dilaksanakan oleh badan pusat Statistik (BPS) tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di masyarakat.

Dimana, Regsosek sendiri merupakan pendataan yang dilakukan di seluruh Indonesia untuk mengetahui profil serta kondisi sosial ekonomi mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.

“Informasi yang komprehensif ini memungkinkan Regsosek tidak hanya bermanfaat untuk program perlindungan sosial bagi kelompok menengah ke bawah, namun juga bagi pemanfaatan kebijakan yang lebih luas,” Katanya dalam Rakorda Persiapan Pendataan Awal Regsosek di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (14/9/2022).

Dirinya menilai, pendataan awal ini merupakan langkah besar pertama yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena itu, seluruh pihak terkait harus memahami bahwa Regsosek adalah basis data yang harus dimutakhirkan secara berkala.

Hamka Hendra Noer juga menekankan tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan untuk mendukung pembaruan data secara berkala tersebut.

Dirinya menjelaskan, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, Regsosek ini juga berhubungan dengan data yang ada di masing-masing instansi seperti Dukcapil, DTKS, Dapodik, dan Pendataan Keluarga (PK).

“Karena itu, menjaga kesinambungan data ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder terkait,” kata Hamka Hendra Noer.

Regsosek harus dimanfaatkan dalam setiap perencanaan dan implementasi program pembangunan. Karena itu, kata Hamka Hendra Noer, pemerintah daerah hingga pemerintah desa harus memiliki akses serta kemampuan yang memadai untuk menggunakannya.

“Kita harus merancang dan mengembangkan program pengembangan kapasitas pemanfaatan Regsosek dengan sebaik-baiknya,” kata Hamka Hendra Noer.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Margaretha Ari Anggorowati mengungkapkan, pendataan Regsosek ini akan dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022.

Pendataan ini akan menyasar 100 persen penduduk keluarga pada 514 Kabupaten kota dengan metode pendataan intensive interviewing atau menggunakan kuesioner. Data juga akan dilengkapi dengan geotagging dari lokasi serta foto kondisi masyarakat.

“Saat ini kami di BPS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tengah melakukan persiapan secara teknis. Harus kita ketahui bahwa keberhasilan Regsosek ini tergantung bagaimana kita saling bergandengan dan kemudian saling mendukung,” Pungkasnya.(*)

Penulis: Sucipto Mokodompis

(Visited 22 times, 1 visits today)

Komentar