Sabtu, 22 Februari 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemprov Gorontalo Bakal ‘Rumahkan’ Ribuan Honorer

Oleh Mufakris Goma , dalam Gorontalo Headline , pada Selasa, 7 Januari 2020 Tag:
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Sekitar dua ribu orang pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer daerah di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dirumahkan alias diberhentikan pada tahun ini. Langkah ini selain untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tenaga ASN, juga akan berdampak terhadap efisiensi anggaran daerah.

Kabar ini mencuat dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Darda Daraba, di ruang rapat Inogaluma, Senin (06/01/2019).

“Dari 4 ribu tenaga PTT, ada sekitar 50 persen kontraknya tidak akan kita lanjutkan,” ujar Darda Daraba.

Dia menjelaskan, pemangkasan 50 persen tenaga PTT ini didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, hasil analisa terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Kedua analisa jabatan. Ketiga analisa beban kerja.

“Dari hasil analisa terhadap tiga aspek itu, kita temukan ada pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh ASN malah dibebankan kepada PTT. Kalau seperti ini lalu ASN-nya kerja apa? sementara dia dibiayai negara untuk melakukan pekerjaan yang malah dibebankan kepada PTT,” ujarnya.

Tapi Darda memastikan, pemangkasan tenaga PTT ini tidak akan berdampak terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat. Yaitu pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Karena pengurangan tenaga PTT ini hanya diarahkan untuk tenaga teknis atau tenaga administrasi.

“Kalau PTT guru dan tenaga kesehatan kita tidak kurangi. Yang dikurangi itu tenaga teknis,” sambungnya.

Dengan pengurangan ini, Pemprov Gorontalo dipastikan akan melakukan penghematan anggaran sekitar Rp 85 miliar. Karena selama ini Pemprov harus menganggarkan dana sekitar Rp 170 miliar untuk membayar gaji para PTT.

“Tapi nanti para tenaga PTT yang dirumahkan ini nanti akan kita tangani dengan program kartu prakerja yang akan digulirkan pemerintah pusat pada tahun ini,” sambung Darda.

Kebijakan ini menuai reaksi dari Komisi I. Ketua Komisi I AW Thalib menyambut baik rencana ini. Tapi dia berharap agar pemangkasan tenaga PTT tidak diberlakukan merata kepada semua OPD. Diharapkan ada pengecualian bagi tenaga PTT dilingkup Sekretariat DPRD.

“Karena harus kita akui tenaga pegawai di DPRD masih sangat kurang. Belum bisa memenuhi kebutuhan ideal,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I Fikram Salilama. Dia mengharapkan agar tenaga PTT di Sekretariat DPRD bisa ditambah. Karena sekretariat DPRD membutuhkan sekurang-kurangnya 50 orang tenaga PTT.

“Yang ada sekarang baru sekitar 30-an orang,” tambahnya.

Anggota Komisi I Irwan Mamesah mengharapkan agar pemerintah provinsi bisa mengkaji dampak pemangkasan tenaga PTT ini. Karena ini bisa menimbulkan masalah baru. Yaitu bertambahnya angka pengangguran.

“Kemiskinan kita masih cukup tinggi. Kalau kita dalami kenapa orang miskin, karena tak punya pendapatan. Kenapa tak punya pendapatan karena tak bekerja,” jelasnya.

Tapi anggota Komisi I lainnya Yuriko Kamaru berpandangan lain. Menurutnya, kebijakan ini sudah sangat tepat. Karena sesungguhnya masih banyak lapangan kerja lain yang bisa dioptimalkan oleh para pencari kerja.

“Kecenderungan orang sekarang mau bekerja di kantor pemerintah. Sarjana pertanian malah jadi tukang antar surat. Padahal dia bisa aplikasikan ilmunya dalam membantu para petani. Jadi menurut saya ini momentum untuk membuka lapangan usaha bagi masyarakat,” pungkasnya. (gp/hg)