Senin, 12 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemprov Gorontalo Segera Salurkan Bansos Untuk Non DTKS

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Kamis, 1 April 2021 | 05:05 WITA Tag: ,
  Suasana rapat pimpinan evaluasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2021 di Aula Rujab Gubernur Rabu (31/3/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin langsung rapat pimpinan evaluasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2021 yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, di Aula Rujab Gubernur Rabu (31/03/2021).

Dalam rapat tersebut Rusli Habibie mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan segera menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat Gorontalo yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS) 2021.

“Tadi kami melaksanakan rapat evaluasi rutin karena ada hal-hal urgent yang harus kita bahas, salah satunya pemberian bantuan sembako gratis kepada masyarakat terdampak covid-19 yang di luar DTKS. Diiusahakan dimulai seminggu sebelum puasa,” kata Rusli usai rapat.

BACA  Pemprov Minta Pemkab Gorontalo Percepat Pengurusan Lahan Secaba

Bansos lewat program NKRI peduli seharusnya menyasar warga yang terdata di DTKS. Meski begitu, pihaknya juga menyasar warga kurang mampu yang belum terakomodir dalam basis data pemerintah. Mereka orang-orang yang tidak pernah tersentuh baik melalui Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai maupun dari dana desa.

BACA  Ini Alasan Rusli Habibie Minta Beras Luar Daerah Tidak Masuk Gorontalo

“Yang non DTKS itu kita menggunakan APBD dan dari Baznas. Dari Baznas itu kita ambil dari potongan dua setengah persen gaji semua ASN. Dari APBD kurang lebih kita anggarkan sebesar Rp.18 miliar, ini pun harus ada pendampingan dan konsultasi dari Dinas Sosial dan juga Kejaksaan dan BPKP,” tambahnya.

Selain penyaluran bansos, Gubernur Rusli juga menyoroti beberapa OPD yang belum capai target serapan anggaran hingga akhir Maret 2021. Ia meminta agar segera direalisasikan baik keuangan maupun fisik.

BACA  Dinilai Beratkan Petani, Penerapan Aturan Pupuk Bersubsidi Diundur 6 Bulan

“Yang belum ini karena ada beberapa kendala, sehingga saya harapkan minggu ini harus sudah selesai. Kami juga tadi membahas terkait pinjaman PEN. Kita evaluasi mana yang paling urgent yang harus kita danai dengan pinjaman PEN, contohnya harus kita dahulukan rumah sakit karena itu sektor kesehatan,” pungkasnya.(zul/adv/hargo)


Komentar