Jumat, 18 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pemprov Gunakan Tanda Tangan Digital Untuk Layanan Publik

Oleh Aslan , dalam Gorontalo Headline , pada Rabu, 14 Maret 2018 | 10:05 WITA Tag: ,
  


GORONTALO, Hargo.co.id – Terobosan kembali dilakukan Pemprov Gorontalo. Jika selama ini surat-suratan atau dokumen pemerintah yang membutuhkan tandatangan ASN atau Pejabat Pemprov secara manual, kini tidak lagi.

Pemprov menggandeng Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE)Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mulai memberlakukan tandangan secara digital. Hal ini ditandai dengan kerjasama Pemprov Gorontalo bersama BSSN di Jakarta, Selasa (13/3). Penandatanganan kerjasama antara Kadis Kominfo Pemprov Sukri Botutihe dan Kepala BsrE BSSN Anton Setiawan, disaksikan Gubernur Rusli Habibie dan Kepala BSSN Mayjen TNI (Purn) Djoko Sediadi.

Adapun teknis kerjasama ini menyangkut penyediaan aplikasi oleh BSSN untuk tandatangan/sertifikasi digital pejabat dan pegawai daerah. Setiap surat Keputusan Gubernur (SK), Peraturan Gubernur (Pergub) dan surat menyurat atau dokumen lain akan dilengkapi dengan tandatangan digital dan dijamin otentikasi datanya.

BACA  Rusli Tegaskan Kualitas Beras Bantuan Harus Sama Seperti Yang Dikonsumsinya

“Kami sangat mengapresiasi kerjasama ini. Dengan aplikasi ini, kami sangat terbantu sehingga saya atau pak wagub ada di luar daerah, maka (surat menyurat) bisa jalan,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memberi sambutan.

Rusli berjanji akan mengajak para bupati dan walikota se-Gorontalo untuk mengikuti langkah serupa. Ia berharap, tanda tangan digital ini bisa memangkas waktu dalam pengurusan administrasi birokrasi yang dinilainya berbelit-belit.

BACA  Wagub Ajak Masyarakat Gorontalo Kuatkan Peran Keluarga

Sementara itu, Kadis Kominfo dan Statistik Syukri Botutihe menjelaskan, keuntungan dari tandatangan atau sertivikasi digital ini yakni menjamin otentikasi dan integritas data.
Setiap surat yang ditandatagani tidak bisa dirubah atau diedit sebagaian atau keseluruhan isinya oleh orang lain. Tandatangan digital juga anti penyangkalan karena dapat dibuktikan siapa yang menandatangani dan juga anti pemalsuan dokumen.

“Asalkan surat tersebut sudah di scan maka pak gubernur tinggal tandatangan digital. Ada aplikasi sederhana dari BSSN, jadi beliau tinggal klik dan ada pascode khusus. Pascode ini hanya beliau yang tahu,” jelas Syukri.

Jika aplikasi itu sukses diterapkan, maka proses surat menyurat di Pemprov Gorontalo diharapkan dapat berlangsung secara lebih cepat, efektif dan efisien. Ke depan aplikasi tersebut juga akan diterapkan kepada pegawai khususnya para pejabat, bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BACA  Badan Diklat bersama BBPK Makasar Gelar Pelatihan ACSL

Pemanfaatan sertifikat elektronik di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

PP itu menyebutkan setiap penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. (tro/hg)


Komentar