Selasa, 15 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Penderita Tunagrahita di Gorontalo Capai 337 Orang  

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Rabu, 5 Desember 2018 | 17:59 WITA Tag:
  


Hargo.co.id, GORONTALO –  Aturan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bisa memilih pada Pemilu 2019 nanti hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bahkan timbul pro dan kontra soal kebijakan baru itu.

KPU Provinsi Gorontalo pun melaksanakan diskusi perlindungan hak politik bagi pemilih gangguan jiwa tersebut di warung Kopi Amal, Senin (3/12). Ini sebagai salah satu langkah yang ditempuh KPU agar masyarakat tahu tentang aturan baru tersebut. Pada diskusi itu, terungkap jika penderita Tunagrahita mencapai 337 orang.

Diskusi tersebut dimoderatori oleh Wakil Direktur Gorontalo Post Femmy Udoki dengan pembicara dokter ahli Jiwa RS Aloei Saboe dr. Yancy Lumentut, pakar HTN UNG Prof. Dr. Johan Jasin, pegiat pemilu Salahudin Pakaya S.Ag  MH dan para peserta, baik dari partai politik, penggiat, mahasiswa dan LSM.

BACA  WRSE di Gorontalo Diajari Cara Membuat Kue

Dalam diskusi ini, Pegiat Pemilu, Salahudin Pakaya, S.Ag MH menilai kebijakan yang sudah dibuat pemerintah ini untuk memberi ruang bagi masyarakat termasuk yang memiliki gangguan jiwa. Namun, ia berharap adanya identifikasi yang dilakukan, untuk membedakan mana warga yang mengalami gangguan jiwa permanen maupun tidak permanen.

“Nah gangguan jiwa tidak permanen ini bisa untuk diberikan ruang atau TPS khusus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. KPU  maupun bawaslu juga harus bekerja maksimal, karena yang kita ketahui, pekerjaan KPU dan Bawaslu bukan hal hanya ini saja,” katanya.

BACA  Rusli Habibie: Jangan Hanya Mengejar Target Fisik dan Keuangan

Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola mengatakan, berdasarkan UU Nomor  7 tahun 2017 tentang pemilu, tidak ada pembatasan hak pemilih pada Pemilu, terkecuali orang dengan usia di bawah 17 tahun atau belum menikah, atau yang dicabut hak pilihnya.

“Maka dari itu kami mensosialisasikan hal ini dalam sebuah diskusi,” ujarnya.

Sophian mengungkapkan, dari data yang ada, di Gorontalo sebanyak 337 penderita Tunagrahita yang masuk pada daftar pemilih.

“Dan penyandang Tunagrahita ini ada beberapa level dan itu bukan level yang akut. Jadi tidak serta-merta orang yang memiliki gangguan jiwa seperti di jalanan itu yang akan dimintakan memilih,” jelasnya.

BACA  Sembilan Kali Berturut-turut, Pemprov Gorontalo Raih WTP

Diskusi ini, lanjut Sophian menjadi salah satu bentuk sosialisasi agar masyarakat tahu dan tidak melakukan penolakan terhadap aturan tersebut.

“Ini dilaksanakan agar masyarakat tidak kaget dengan aturan baru ini dan tidak melakukan penolakan, sebab sering kali terjadi diskriminasi,” ujarnya.

Yancy Lumentut ahli jiwa RSAS, Kota Gorontalo juga mengatakan, ODJ juga memiliki hak asasi yang sama, termasuk dalam menentukan hak politik. “Kita tak bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” jelasnya.(tr62/gp/hg)


Komentar