Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pengelolaan Retribusi Berbasis Teknologi Informasi Perlu

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Sabtu, 20 November 2021 | 00:05 AM Tag: , , ,
  Ketua Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kabupaten Gorontalo, Nasir S Potale.

Hargo.co.id, GORONTALO – Berawal dari rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam hal ini retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, kedepannya fraksi Demokrat berharap, pemerintah daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi berbasis teknologi. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nasir S Potale, Jumat (19/11/2021).

Nasir mengatakan, Fraksi partai Demokrat berharap, dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, baik retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, kami berharap pemerintah daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

Terhadap ranperda retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha merupakan sebuah ranperda yang juga sangat penting sebagai pedoman dalam penetapan besaran pungutan retribusi terhadap orang pribadi atau badan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo.

Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

“Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 152 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” jelas Nasir.

Lanjut dikatakan Nasir, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan pasal 153 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Olehnya fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa, ranperda-ranperda yang telah dibahas ini benar-benar merupakan hasil dari kajian yang mendalam dan setiap pasal yang telah dibahas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tandas aleg dapil Limboto-Limboto barat ini. (*)

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 8 times, 1 visits today)

Komentar