Pengusulan Sekwan Kabgor Disoal, Syam: Mutasi adalah Hak Prerogatif Bupati

Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo

Hargo.co.id, GORONTALO – Pengusulan Rita Idris sebagai pelaksana tugas (Plt), Sekda Kabupaten Gorontalo (Kabgor) oleh Ketua DPRD, Syam T. Ase menuai sorot. Langkah itu dinilai tak professional sehingga perlu ditinjau kembali.

Kepada media ini, Ketua Koalisi LSM Provinsi Gorontalo, Jefri Polinggapo menjelaskan bahwa harusnya dalam pengusulan Sekwan, Syam T. Ase lebih jeli melihat persoalan proses hukum yang sementara bergulir.

“Nama yang diusulkan saat ini diduga terlibat dalam keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada 2011 sidang Pilgub Gorontalo. Saat itu, yang bersangkutan mengusulkan beberapa saksi yang memberikan keterangan palsu,” beber Jefri Polinggapo.

Tak hanya itu, Jefri Polinggapo mengungkapkan bahwa nama yang diusulkan itu kini tengah berurusan dengan hukum terkait jabatan sebagai camat.

“Kasus ini masih sementara bergulir di Polda Gorontalo,” kata Jefri Polinggapo.

Dirinya lantas berharap usulan Ketua DPRD Kabgor ini dibatalkan. Pasalnya, kata Jefri Polinggapo, hal ini sangat bertolak belakang dengan keinginan DPRD untuk menjauh dari hal-hal yang ada kaitannya dengan korupsi.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPRD kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase hanya tersenyum dan merasa lucu karena merasa ada yang janggal. Pertama, hingga saat ini, DPRD belum menerima usulan dari bupati untuk pergantian Sekwan.

“Kemudian, muncul dan beredar di luar apalagi mengatasnamakan LSM, ini jadi pertanyaan saya. Urusan LSM apa? Mutasi ini adalah hak prerogatif bupati. Kadang kala kita ini masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Ini lucu, mutasinya belum terlaksana, tetapi sudah ada LSM yang tahu siapa-siapa yang akan dimutasi. Dari mana info itu? Siapa di balik dia itu,” ungkap Syam T. Ase.

Dirinya lantas mempersilahkan masyarakat untuk mengkritik, namun pada tempatnya.

“Sekali lagi, siapa di balik ini semua? Kalaupun itu adalah keputusan bupati, jangan LSM, DPRD saja tak punya hak menilai. Yang bisa menilai kapasitas, kredibilitas, kemampuan ASN hanya bupati, karena dia usernya,” kunci Syam T. Ase. (wie/red/hg)

-