Saturday, 18 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Penolakan Bantuan Rakyat Gorut Disoal

Oleh Aslan , dalam Headline Metropolis , pada Wednesday, 25 April 2018 | 15:00 PM Tags: , ,
  Puluhan massa yang tergabung dalam Aksi 2018 Bela Gorut menggelar unjuk rasa di halaman kantor Bupati Gorut, Selasa (24/4). (foto: Gorontalo Post)

Penyelenggara Pemilu Diminta Tidak Korbankan Kepentingan Masyarakat Luas

Hargo.co.id, GORONTALO – Puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati Gorut, Selasa (24/4). Masa yang tergabung dalam ‘Aksi 2018 Bela Gorut’ menyampaikan beberapa tuntutan penting terkait polemik bantuan pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipermasalahkan masuk ke Gorut.

Aksi ini merupakan bentuk aksi balasan, dimana beberapa waktu lalu sekelompok massa juga menggelar unjuk rasa menolak bantuan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Rakyat Gorontalo Utara, dengan alasan bahwa Gorut saat ini tengah melaksanakan Pilkada.

Sehingga massa itu menilai, bantuan dari Pemprov Gorontalo secara politik akan sangat menguntungkan pasangan Thomas Mopili-Suhela Rachmad yang notabenenya paket ini diusung oleh Partai Golkar, sementara Gubernur Rusli Habibie merupakan Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo.

Nah dalam ‘Aksi 2018 Bela Gorut’ kali ini, sebagaimana yang disampaikan orator massa aksi Yoan Sukarna, bahwa aksi sebelumnya yang menolak bantuan dari Pemprov Gorontalo masuk ke Gorut menimbulkan pertanyaan mendasar, seberapa pentingkah ambisi para calon saat ini hingga harus mengorbankan hak rakyat Gorut untuk memperoleh bantuan dari pemeirntah Provinsi ?.

“Bukankah mereka mencalonkan kepala daerah karena alasan untuk mensejahterakan rakyat?, lantas tujuan mereka bertarung menjadi bupati dan wakil bupati adalah untuk mensejahterakan
rakyat, kenapa harus mengorbankan hak rakyat dengan menolak bantuan untuk rayat?, apakah kita bisa percaya orang yang berniat untuk mensejahterakan rakyat dengan cara mengorbankan kepentingan rayat?,” kata Yowan, melalui pengeras suara.

Atas keadaan ini, massa aksi ini meminta melalui 4 pernyataan sikapnya agar pemerintah provinsi untuk tetap menjalankan tugas melayani dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat tanpa terganggu oleh manufer politik kelompok tertentu yang hanya merugikan rakyat.

Kedua, massa meminta kepada penyelenggara Pemilu di Gorut agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya serta tidak mengeluarkan kebijakna-kebijakan yang dapat merugikan masyarakat Gorut secara luas. “Ketiga, meminta kepada tim sukses pasangan calon nomor 1 dan tiga agar tidak mempropaganda bantuan pemerintah provinsi sehingga berujung pada aksi
penolakan bantuan karena hanya akan merugikan rakyat.

“Terakhir, kami minta kepada masyarakat Gorut agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik serta memastikan pilihannya kepada calon yang benar benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag) Tapem Marzuki Tome, saat menerima massa aksi mengatakan, pihaknya bukannya menolah bantuan yang masuk ke Gorut dari pemerintah provinsi. Hanya saja, harus sesuai mekanisme yaitu melalui Panwaslu, mengingat Gorut tengah menghadapi Pilkada. (idm/HG)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar