Selasa, 6 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Penyusunan Program di Desa Harus Mengacu Regulasi

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Rabu, 24 Maret 2021 | 06:05 WITA Tag: ,
  Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail (kemeja putih) saat mendampingi Komisi I membahas aduan masyarakat, Senin (22/03/2021). (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Gorontalo Utara (Gorut) mengimbau pemerintah desa agar dalam menyusun program kerja maupun program pembangunan dengan menggunakan dana desa, harus berpedoman pada regulasi yang ada. Selain itu, berdasarkan musyawarah dan mufakat dan juga kebutuhan dari masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail saat dimintai tanggapannya usai mengikuti pembahasan Komisi I  terkait dengan aduan masyarakat Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, Senin (22/03/2021).

BACA  DPRD Gorontalo Utara Minta OPD Perhatikan Nilai Penawaran

“Saya tadi ikut dalam pembahasan Komisi 1 terkait dengan aduan masyarakat soal pelaksanaan pembangunan yang ada di desa yang menurut masyarakat masih ada kebutuhan atau program lainnya yang seharusnya dapat diprioritaskan juga,” ungkapnya.

Tentunya persoalan yang terjadi ditingkatan desa tersebut tidak perlu terjadi jika sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan rapat bersama terkait dengan pemanfaatan dana desa tersebut.

BACA  Episode Interpelasi Telah Selesai, Tinggal Tunggu Hasil Kajian Fraksi

“Buka regulasi terkait pedoman penyusunan program dan pemanfaatan dana desa, kemudian bicaraka secara bersama dan pada intinya harus sesuai dengan prosedural dan regulasi yang berlaku,” tegas Djafar Ismail.

Untuk menindaklanjut laporan masyarakat tersebut kata Djafar, tentunya Komisi I DPRD Gorut juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan juga regulasi yang menaungi sampai dimana batas kewenangan yang dimiliki oleh legislatif.

BACA  DPRD Mulai Lakukan Gerakan Serius, Mengarah ke Hak Angket?

“Dan untuk tingkatan eksekutif tentunya ada langkah lainnya yang ditempuh yang juga sesuai dengan regulasi dan juga kewenangan serta tahapannya,” kuncinya. (abk/adv/hargo)


Komentar