Minggu, 25 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Peraturan Presiden Akan Anulir Kebijakan Lima Hari Sekolah

Oleh Aslan , dalam Kabar Nusantara , pada Selasa, 22 Agustus 2017 | 21:10 WITA Tag: , ,
  ilustrasi foto -fb jufri mustapa- Luwu Utara


Hargo.co.id – Kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2017 hingga saat ini masih terus berpolemik. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat bereaksi dan menuliskan komentarnya di akun twitter soal polemik tersebut.

Rencananya pendapat sang presiden itu akan ditegaskan dalam peraturan presiden (Perpres). Dikabarkan isinya lebih banyak menganulir kebijakan yang ditelurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo ‎mengatakan jika nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres maka secara otomatis, Permendikbud tersebut tidak berlaku lagi. “Kalau ada Perpres otomatis Pemerndikbud tidak berlaku,” ujar Johan, Senin (21/8).

BACA  Dukung Perjuangan Rakyat, Sukarelawan Jokowi Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga belum mengetahui kapan Perpres tersebut akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Namun yang jelas Perpres itu berkaitan tantang pendidikan karakter. “Isi Perpes adalah berkaitan dengan pendidikan karakter bagi anak didik, namun isi detailnya belum tahu,” katanya.

BACA  Masih Ribut soal Pemutaran Film G30S/PKI? Ingat, Ada Persoalan Lebih Penting

Kendati demikian, Johan mengaku belum mengetahui apakah dalam Perpres tersebut kebijakan full day school akan tetap ada, atau dihilangkan. Lantaran dirinya belum tahu‎ secara detail mengetahui isi Perpres yang bakal dikeluarkan tersebut. “Bisa menambah isi Permendikbud, bisa juga mengurangi Permendikbud,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Juni 2017 lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy, resmi mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud tersebut menegaskan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan resmi diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018.

BACA  Adian Napitupulu Temui Pendemo di Kantor Polisi

Sekolah negeri dan swasta wajib menggelar kegiatan belajar mengajar 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang digelar Senin hingga Jumat.

Muhadjir Effendy, mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap, tidak langsung di semua sekolah dasar dan menengah. Pasalnya, belum semua sekolah siap karena keterbatasan infrastruktur. Tahun ini ditargetkan ada 5.000 sekolah yang siap menggelar full day school. ‎

(cr2/JPC/pojoksatu/hg)


Komentar