Hargo.co.id, GORONTALO – Kondisi ruas Jalan Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Randangan yang memprihatinkan tak luput dari perhatian Wakil ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Nirwan Due.
Aleg Gerindra itu mendesak pihak terkait untuk memperjuangkan anggaran perbaikan jalan yang berada di Kecamatan Duhiadaa dan kecamatan Randangan.
“Kaitan dengan kondisi jalan ruas Duhiadaa-Imbodu yang sudah rusak parah, kami mendorong semua pihak agar bisa mengambil bagian, agar realisasi anggaran dan pelaksanaan pekerjaannnya bisa di 2024,” ungkap Nirwan, saat ditemui Jumat (25/8/2023).
Diakuinya, ruas jalan Duhiadaa memang telah dilakukan penanganan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini dinas PUPR, dengan menggunakan anggaran pemeliharaan. Namun, menurutnya hal itu tidak maksimal, lantaran setelah pemeliharaan kondisi jalan kembali rusak.
“Buktinya jalan yang ada sudah kembali rusak seperti semula,” tegas Nirwan.
Lanjut kata Nirwan, sebagaimana diketahui bersama bahwa jalan tersebut sudah menjadi
kewenangan balai jalan pelaksana nasional yang terinformasi untuk perbaikan ruas jalan tersebut
sudah diusulkan tahun ini dengan usulan anggaran Rp. 85 miliar ke kementrian PUPR.
“Oleh karena itu, kami berharap anggaran ini bisa diperjuangkan,” harap politisi Gerindra itu.
Terakhir, sebagai keterwakilan masyarakat Duhiadaa, dirinya berharap, ada penanganan sementara oleh balai pelaksana jalan untuk mengantisipasi kecelakaan yang sering terjadi.
“Paling tidak, saat ini ada penanganan sementara oleh balai pelaksana jalan dalam mengantisipasi kecelakaan yang sering terjadi terhadap pengguna jalan, karena kalau nanti menunggu realisasinya sekalian di 2024 itu kelamaan,” tegas Nirwan.
Sementara itu ketika dikonfirmasi, Siska Pobiy selaku PPK ruas Jalan Duhiadaa-Imbodu menjelaskan,
di tahun ini jalan Duhiadaa-Imbodu sudah masuk masa transisi sejak dikerjakan pertengahan tahun 2022.
“Pada tahun ini, memang jalan Duhiadaa-Imbodu itu, masuk dalam jalan nasional. Itu pada masa transisi pertengahan tahun 2022 kemarin. Nah, karena masuk masa transisi di tahun 2022, sehingga itu hanya dianggarkan untuk pemeliharaan rutin,” beber Siska.
Siska menjelaskan, pemeliharaan rutin yang dilakukan itu berfokus pada pekerjaan badan jalan
yang sifatnya non permanen. Meski dalam prosesnya, ungkap Siska menuai protes.
“Pemiliharan yang kami lakukan ini yakni pekerjaan badan jalan yang bersifat non permanen, sehingga menuai protes, karena seharusnya sudah sampai aspal.
Jadi usulan penganggaran rekonstruksi jalan sepanjang 7 kilometer menggunakan dana SBSN itu,
sampai dengan saat ini belum ada realisasi, karena harus melewati pembahasan ditingkat pusat,” tutur Siska.
Meski begitu, sembari menunggu realisasi dana SBSN, pihaknya memaksimalkan dana SHT untuk penanganan aspal yang masuk segmentasi jalan rusak.
“Sembari, kami juga mendorong pemerintah provinsi untuk tetap melakukan follow up kepada pemerintah pusat dalam hal ini Balai Jalan untuk bisa menganggarkan sampai dengan rekontruksi supaya jalan yang rusak sepanjang 7 kilo meter bisa tertangani dengan full,” ulas Siska. (*)
Penulis: Riyan Lagili
