Jumat, 22 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Perlu Bimtek, Perencanaan Pembangunan Desa Harus Diasistensi

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Kamis, 16 September 2021 | 16:05 PM Tag: , ,
  Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik

Hargo.co.id, GORONTALO – Terhadap polemik yang terjadi dalam program pembangunan desa, Wakil Ketua, DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik menegaskan harus diperbanyak bimtek terhadap pemerintah desa. Selain itu juga harus diberikan asistensi yang berjenjang terhadap perencanaan pembangunan yang dilakukan.

Menurut Hamzah Sidik, pelaksanaan Bimtek yang harus diperbanyak tersebut dalam rangka untuk memaksimalkan program pembangunan desa yang dilaksanakan. 

“Solusi terhadap setiap persoalan yang terjadi dalam program pembangunan desa, ya harus diperbanyak Bimtek,” ujarnya.

Bimtek yang dilakukan tersebut tentu dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan yang ada di desa. 

“Selain dari pelaksanaan Bimtek, tentu yang perlu dilakukan yakni dengan memberikan asistensi terhadap perencanaan program pembangunan desa yang dilakukan secara berjenjang,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa terkait dengan asistensi tersebut dapat dimulai dari tingkatan desa itu sendiri, karena di desa selain pemerintah desa ada juga BPD. 

“Setelah BPD untuk tingkatan selanjutnya ada pemerintah kecamatan yang kemudian sampai tingkatan pemerintah daerah,” jelasnya.

Asistensi di tingkatan daerah itu dapat dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dapat saja terkait dengan perencanaan yang dilakukan itu dapat diasistensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

“Jika itu menyangkut persoalan lingkungan ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), jika terkait dengan izin ada OPD teknis yang menyangkut perizinan,” papar Hamzah Sidik.

Selain asistensi, pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan itu sangat jelas membutuhkan pendampingan dalam banyak hal. Tidak hanya pendampingan, terhadap konsultasi atas perencanaan juga sangat penting. 

“Yang pada intinya jika ada pembangunan yang disetujui yang kemudian masih bermasalah, itu berarti masih ada hal yang terlewat dan solusinya sebelum dilaksanakan perlu untuk diasistensi,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 10 times, 1 visits today)

Komentar