Selasa, 24 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



PETI, Illegal Logging dan Alih Status Lahan, Ancaman Bagi Cagar Alam di Gorontalo

Oleh Zulkifli Tampolo , dalam Gorontalo Headline , pada Rabu, 11 September 2019 | 03:05 Tag: , , ,
  

Hargo.co.id. GORONTALO – Ekosistem Cagar Alam di Gorontalo dalam bahaya. Tekanan perusakan akibat aktivitas penambangan liar, ilegal loging hingga alih status lahan kawasan Cagar Alam menjadi perkebunan/tambak menjadi ancaman serius. Kesadaran semua pihak yang diikuti ketegasan pengendalian dari pemerintah menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kawasan Cagar Alam sebelum datang bencana.

Di Gorontalo terdapat empat Cagar Alam dan satu Suka Marga Satwa. Empat Cagar Alam yang dimaksud meliputi; Cagar Panua di wilayah Kabupaten Pohuwato seluas 36.765 ha, dan Cagar Tanjung Panjang seluas 3.174,10 ha, di Kabupaten Gorontalo Utara, yakni Cagar Mas Popaya Raja seluas 147,94 ha, serta di  Kabupaten Gorontalo berupa Cagar Tangale 100,445 ha. Adapun Suaka Marga Satwa berupa Hutan Nantu yang terbentang di tiga wilayah, yakni, Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara dengan luas 51.507,32 ha.

Di semua kawasan Cagar Alam itu hidup sejumlah satwa lindung antara lain yang ditemukan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Gorontalo yakni, Babi Rusa, Maleo, juga Rangkong dan Tarsius.

Sayangnya dari keseluruhan Cagar Alam, hanya Cagar Mas Popaya Raja dan Tangale yang relatif terjaga dengan baik. “Dua kawasan ini memang lebih terjaga karena kurangnya tekanan aktivitas masyarakat dan kawasannya tidak begitu luas sehingga mempermudah pengawasan,” ujar Kepala SKW II Gorontalo Samsudin Haju ketika diwawancarai Gorontalo Post, baru-baru ini.

Lain halnya dengan Cagar Panua. Sekitar 30 persen, kawasan hutan kayu ini rusak. Adapun di Cagar Alam Tanjung Panjang, degradasinya telah mencapai 80 persen akibat alih status kawasan menjadi tambak ikan dan udang. Cagar alam ini memiliki tingkat kerusakan yang terparah. Berada di pesisir pantai, hutan mangrove dibabat, kemudian disulap menjadi lahan tambak penghasil udang dan bandeng, secara ilegal. Upaya penyelamatan Cagar Alam Tanjung Panjang terus dilakukan, terutama oleh para pegiat lingkungan.

Namun kerusakan itu bakal permanen, bisa jadi bertambah luas, karena pemerintah kini kabarnya segera melegalkan alih fungsi lahan itu melalui mekanisme Tanah Ojek Reforma Agraria (Tora). Alasanya, kawasan cagar alam yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor 250/Kpts-II/1984 tertanggal 20 Desember 1984 itu, sudah banyak didiami masyarakat. Bahkan dikutip dari lama mongabay.com, pada Kamis 2 Mei 2019 yang lalu, puluhan warga Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Pohuwato mendatangi kantor desa.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar