Minggu, 25 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



PGRI Dukung Rencana Penarikan Kewenangan Pemda Urus Guru

Oleh Aslan , dalam Kabar Nusantara , pada Rabu, 30 Mei 2018 | 11:19 WITA Tag: , ,
  


Hargo.co.id, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Usman Toda mendukung rencana pemerintah pusat menarik kerenangan tentang guru Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah pusat menarik kewenangan pemda dalam mengelola guru.

Menurut Ketua PB PGRI Usman Toda, selama ini pemda kurang serius dalam mengurus guru. Usman mengungkapkan, ketidakseriusan pemda dalam mengurus terlihat pada penggunaan dana alokasi umum (DAU) bagi guru untuk menutup ketentuan minimal dana pendidikan 20 persen dari APBD.

“Belum lagi kalau sedang pemilihan kepala daerah (pilkada), guru diseret ke sana kemari. Jika tidak memihak, guru dimusuhi,” ujarnya dalam dialog pendidikan, Selasa (29/5). Selain itu, lanjut Usman, lemahnya koordinasi juga membuat kebijakan pendidikan tidak sampai ke tingkat lokal. Dampaknya tak hanya tehadap guru, tetapi kualitas pendidikan di daerah tersebut.

BACA  KPK Minta MA Jelaskan Maksud Pemotongan Hukuman Koruptor

Menurut Usman, rencana penarikan kewenangan pengelolaan guru ke pusat sebenarnya sudah bergulir sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Tapi baru jenjang sekolah menengah atas (SMA) yang berhasil. Itu pun baru ditarik ke provinsi,” tuturnya.

Sedangkan anggota Komisi X DP Ferdiansyah menilai kebijakan soal guru masih sebatas basa-basi. Padahal, katanya, guru mengemban fungsi pertahanan, selain mengajar. “Di era digital saat ini guru memainkan peran sebagai pertahanan agar siswa tidak disusupi faham radikal,” ujarnya.

BACA  Dijual, Surat Nikah dan Cerai Inggit-Soekarno Kebanjiran Peminat

Ferdi menjelaskan, penarikan kewenangan itu bisa dilakukan mulai dari guru berstatus aparatur sipil negara (ASN). Hal itu bisa dilakukan, karena mereka harus tunduk pada Undang-Undang (UU) ASN.

Dalam UU ASN ada ketentuan yang mengatur setiap abdi negara siap ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia. “Kalau mau mulai penarikan bisa mulai dari guru ASN. Guru swasta menyusul,” ucapnya.

BACA  Banyak Pelanggaran, Kampanye Pilkada Berpotensi Penyebaran Covid-19

Disinggung soal dana yang dibutuhkan untuk penarikan itu, Ferdi mengatakan, hal itu bukan perkara sulit bagi pemerintah. Politikus Golkar itu menganalogikan pembiayaan sebagai akibat penarikan kewenangan tentang urusan guru ibarat memindahkan uang dari kantong kanan ke kiri.

Dana yang sebelumnya digelontorkan ke APBD, tinggal digeser ke APBN. Menurutnya, dalam setahun jumlah dana untuk membayar sekitar tiga juta guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp 76,8 triliun.

“Saya rasa tidak sulit, anggarannya kan sudah teralokasikan di APBN,” tuturnya.(esy/jpnn/hg)


Komentar