Saturday, 25 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pileg 2019, Pembuktian Power Kepala Daerah

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline Kabar Politik , pada Thursday, 19 July 2018 | 23:00 PM Tags: , ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dan kepala daerah memang tak berkaitan langsung. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota) bersikap netral dalam penyelenggaran Pileg.

Meski begitu, sudah menjadi rahasia umum bila kepala daerah memiliki pengaruh signifikan dalam setiap pelaksanaan Pileg. Bahkan hampir menjadi fatsoen politik, bila keberadaan kepala daerah ikut menentukan perolehan kursi partai politik (parpol) di legislatif. Baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi bahkan di tingkat pusat (DPR RI).

Kondisi itu terlihat setidaknya pada pemilu dua periode lalu. Yakni Pemilu 2009 dan 2014.

Untuk Deprov Gorontalo, misalnya. Kepempinan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang nota bene Ketua DPD I Golkar Gorontalo memberikan pengaruh signifikan dalam perolehan kursi Golkar di Deprov Gorontalo. Pada Pemilu 2009, Golkar mampu tampil dominan dengan meraih 13 kursi (lengkapnya lihat grafis).

Kesuksesan Partai Golkar Pemilu 2009, kembali diulang Ketua DPD I Golkar Gorontalo Rusli Habibie, yang juga menduduki jabatan Gubernur Gorontalo. Pada pemilu 2014, Golkar kembali menunjukkan superioritasnya dengan meraih 12 kursi.

Di tingkat kabupaten/kota juga tak jauh beda. Posisi Adhan Dambea yang mejabat Wali Kota Gorontalo sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo memberikan pengaruh signifikan. Saat itu Golkar tampil gemilang dengan meraih 10 kursi dari total 25 kursi di Dekot Gorontalo.

Begitu pula untuk Dekab Bone Bolango. Bupati Bone Bolango saat itu Ismet Mile dipercayakan turut memimpin Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Gorontalo. Pada pemilu 2009 PDK berhasil meraih empat kursi di Dekab Bonbol.

Pengaruh kepala daerah yang cukup mencolok juga terjadi di Boalemo. Bupati Boalemo Iwan Bokings yang sebelumnya merupakan kader Golkar berpindah haluan dan memimpin Demokrat Gorontalo. Kondisi itu berpengaruh signfikan terhadap perolehan suara Partai Demokrat di ‘parlemen modelomo’.

Hal serupa juga terjadi ketika Rusli Habibie saat menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara (Gorut). Rusli yang saat itu menjabat sebagai Bendahara DPD I Golkar Gorontalo mampu memberikan efek signfikan dalam perolehan suara Partai Golkar. Pada Pemilu 2009, Golkar berhasil meraih 10 kursi.

Selain kepala daerah, posisi wakil kepala daerah cukup memberikan pengaruh signfikan pula. Meski pengaruh tersebut tak sebesar kepala daerah. Salah satu pengaruh wakil kepala daerah di antaranya terlihat pada komposisi kursi Dekab Gorontalo. Pada pemilu 2009, posisi Sofyan Puhi (Ketua DPW PPP) mampu menjadi pendorong bagi partai Kakbah itu meraih 7 kursi di Dekab Gorontalo.

.

Sebaliknya, pada Pemilu 2014, Tonny Yunus yang memimpin PDIP Gorontalo, mampu mendongkrak perolehan kursi PDIP. Dari sebelumnya tiga kursi menjadi enam kursi. Tak hanya itu, PDIP juga mampu mengambil dominasi Golkar dengan menduduki posisi Ketua Dekab Gorontalo.

Karena itu tak jauh beda dengan pileg tahun-tahun sebelumnya, Pileg 2019 dinilai menjadi ajang pembuktian kekuatan (power) yang dimiliki oleh masing-masing kepala daerah. Apalagi, hampir seluruh kepala/wakil kepala daerah di Gorontalo menduduki jabatan pimpinan parpol.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo. Begitu juga Wali Kota Gorontalo Marthen Taha yang menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo.

Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat ini menjabat Ketua DPW NasDem Provinsi Gorontalo. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjabat Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bupati Boalemo Darwis Moridu menjabat Ketua DPD PDIP Boalemo, serta Bupati Pohuwato Syarief Mbuinga sebagai Ketua DPD II Golkar Pohuwato. Selain itu Indra Yasin juga dikabarkan telah berlabuh ke NasDem.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Pages: 1 2


Komentar