Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pilkada Kabgor Dominasi Temuan Laporan Pelanggaran di Bawaslu

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Podcast Lantai4 , pada Jumat, 25 September 2020 | 19:05 WITA Tag: , , ,
  Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar (Kanan) saat menjadi narasumber di Podcast Lantai 4 yang ditayangkan kanal YouTube hargo chanel. (Foto : Rendi Wardani Fathan/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Dari tiga daerah yang melaksanakan Pilkada, Kabupaten Gorontalo (Kabgor) mendominasi laporan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo.

“Bawaslu sudah menerima temuan laporan sebanyak 23 kasus. Yang paling banyak Kabupaten Gorontalo. Ini karena Kabupaten Gorontalo jumlah penduduknya banyak,” beber Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar, saat menjadi narasumber di Podcast Lantai4 yang ditayangkan youtube; hargo channel, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, 23 temuan laporan yang masuk di Bawaslu bermacam-macam. Ada terkasus netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ada juga kasus penyelenggara ditingkat add hock yang namanya ada dalam daftar dukungan calon perseorangan.

BACA  Kunker di Tiga Kecamatan, Ini yang Disampaikan Pjs. Bupati Kabgor

“Tapi setelah diklarifikasi, ada yang namanya dicatut. Ada yang dulu karena persahabatan masa lalu, dan dia sudah menyatakan tidak mendukung. Karena penyelenggara pilkada tidak boleh memberikan dukungan,” tegas Jaharudin Umar.

Lebih lanjut, Jaharudin Umar mengungkapkan, dari deretan temuan laporan, yang paling jadi sorotan publik adalah soal mahar politik di Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, temuan laporan ini telah dituntaskan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo sesuai dengan ketentuan.

BACA  Ini Langkah Paket SMS Agar Lebih Dekat dengan Rakyat

“Bawaslu bicara sesuai keputusan. Terkait dengan penanganan kasus (Mahar Politik) ini sudah di proses oleh Bawaslu Kabgor bersama sentra Gakkumdu, sudah diputuskan bahwa apa yang dilaporkan salah satu unsur dalam pasal yang disangkakan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, statusnya dihentikan,” ucap Jaharudin

BACA  Jelang Kampanye, Hamim Pou Pamitan ke Warga Bone Bolango

Ditegaskannya pula, setiap laporan temuan, harus memenuhi dua hal. Pertama, syarat formilnya dan yang ke dua materilnya.

“Jadi setiap kasus yang dilaporkan, kita lihat, formilnya seperti apa, pasal yang diduga dilanggarnya yang mana. Lalu kemudian perbuatan yang dilaporkan ini apa. Maka, setiap laporan yang masuk, Bawaslu melakukan analisa. Selanjutnya Bawaslu melakukan kajian yang mendalam. Jadi tidak serta merta memutuskan,” pungkas Jaharudin.(rwf/hg)


Komentar