Senin, 26 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pilkada Serentak 2020: KPK Tetap Bidik Calon Kada Terindikasi Korupsi

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Senin, 7 September 2020 | 18:05 WITA Tag: ,
  Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto/Ilustrasi)


Hargo.co.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mengikuti langkah Polri terkait penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terseret tindak pidana.

Dilansir dari JPNN.com, Menurut pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, sepanjang perbuatan kandidat kepala daerah memenuhi unsur pidana korupsi maka lembaga antirasuah itu tetap akan memprosesnya.

BACA  Mundurnya Puluhan Pegawai KPK Dinilai karena Indepensi Tergerus

“KPK saat ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapa pun termasuk yang diduga melibatkan para calon kepala daerah,” kata Fikri melalui layanan pesan, Senin (7/9).

Fikri menegaskan bahwa KPK sangat profesional dan objektif ketika melakukan proses hukum. Oleh karena itu, katanya, proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh proses politik di Pilkada Serentak 2020.

BACA  Partai Gelora Keluarkan SK untuk 177 Paslon, di Gorontalo Pasangan SMS

“Proses hukum di KPK sangat ketat, syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,” jelas Fikri.

Namun, KPK juga mengingatkan masyarakat pemilih bersikap selektif dalam mendukung calon kepala daerah.

BACA  Masih Ribut soal Pemutaran Film G30S/PKI? Ingat, Ada Persoalan Lebih Penting

“Beberapa program pencegahan terkait pilkada sdh disiapkan KPK antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih,” jelas Fikri.(tan/jpnn/hg)

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JPNN.com, dengan judul: “Pilkada Serentak 2020: KPK Tetap Bidik Calon Kada Terindikasi Korupsi“. Pada edisi Senin, 07 September 2020.

Komentar