Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pilkada Serentak Segera Digelar, Wakil Ketua MPR: Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Senayan , pada Senin, 21 September 2020 | 15:05 WITA Tag: , ,
  Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: Humas MPR


Hargo.co.id, JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong ketegasan dalam penerapan protokoler kesehatan pada Pilkada serentak yang sedianya akan dilaksanakan pada desember mendatang. Pasalnya, laju penyebaran Covid-19 makin tidak terkendali. Data terbaru Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan penambahan harian mencapai 3.891 kasus per hari Jumat (18/9/2020).

Angka ini makin menambah jumlah kasus di Indonesia sehingga telah mencapai 240.687 kasus terkonfirmasi positif dan 9.336 di antaranya meninggal dunia.

“Jika Pelaksana Pilkada serentak dalam hal ini KPU dibantu Bawaslu tidak tegas, maka potensi penyebaran Covid-19 makin besar dan sulit terkendali,” ungkap Syarief.

Apalagi, dalam beberapa hari terakhir, terlihat banyak sekali pemberitaan mengenai pengumpulan massa, deklarasi, dan pendaftaran para calon kandidat kepala daerah yang tidak memperhatikan protokoler kesehatan.

“Bagaimana Pandemi Covid-19 bisa dikendalikan apabila para kandidat dan relawannya berkumpul tanpa menjaga jarak? Apalagi, kalau para kandidat diberikan izin untuk mengadakan konser maka Covid-19 akan makin sulit terkedali,” ungkap Syarief.

BACA  Peran Santri di Masa Krisis

Seperti yang dilansir JPNN.com, Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini menilai, Pilkada serentak bisa menjadi klaster baru Covid-19.

“Kami di Partai Demokrat sangat berharap agar aturan terkait penerapan protokoler kesehatan lebih tegas dalam pelaksanaan pilkada, khususnya daerah-daerah yang masih zona merah. Sembari bersama-sama Pemerintah menanggulangi dan menekan laju penyebaran Covid-19,” ungkap Syarief.

Syarief Hasan menegaskan bahwa pilkada dapat tetap dilaksanakan apabila aturan yang telah dibuat KPU diikuti dan aturan tersebut seperti kampanye akbar yang hanya diperbolehkan maksimal dua kali, kampanye tertutup dengan maksimal peserta 50% dari kapasitas normal, memperbanyak kampanye online, memperbolehkan penambahan alat peraga sampai 200%, hingga pelarangan pagelaran dan konser yang dapat memicu kerumunan massa.

“Bawaslu juga harus memperkuat dan lebih tegas melakukan pengawasan pilkada serentak. Bawaslu harus berani menindak setiap calon dan siapapun yang melanggar. Bahkan, kalau perlu memberikan tindakan yang lebih tegas calon yang melakukan pelanggaran berat dalam penerapan protokoler kesehatan,” sambungnya.

BACA  Mufti Anam Minta Publik Cermati UU Cipta Kerja Secara Komprehensif

Memang dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali masyarakat dan pengambil kebijakan yang terpapar Covid-19 seperti, Ketua KPU RI terdeteksi positif Covid-19 saat dilakukan swab test.

“Menteri, staf dan anggota DPR, staf dan anggota DPD, pejabat daerah, para eselon 1, dan elemen masyarakat lainnya telah banyak terpapar Covid-19. Memang, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa dan ketegasan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya lagi.

Ia menuturkan, jangan sampai karena adanya pelaksanaan Pilkada serentak berakibat fatal pada makin bertambahnya kasus positif Covid-19.

Menurutnya, ini dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia. Apalagi, Indonesia sudah termasuk dalam 10 negara dengan kasus positif terbesar di benua Asia mengalahkan China yang merupakan episentrum awal Covid-19. Bahkan Warga Negara Indonesia dilarang berkunjung/tidak boleh masuk ke banyak negara-negara di dunia.

BACA  Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan

Senior Partai Demokrat ini pun berkomitmen untuk memastikan seluruh kadernya, baik di pusat maupun di daerah untuk bergerak membantu memutus rantai covid dan menyelesaikan Pandemi.

“Semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah usungan Partai Demokrat telah kami tekankan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Kami juga tekankan untuk menghindari pengumpulan massa yang tidak bisa dikendalikan sesuai protokoler kesehatan,” katanya.

Bila covid 19 semakin tinggi penyebarannya sampai akhir sept menembus angka 300.000 korban terinfeksi,maka demi keselamatan bangsa dan Rakyat,maka tahapan pilkada sebaiknya dipertimbangkan dan di evaluasi kembali atau ditunda sampai dengan situasi pandemik covid 19 ini menurun, tegas syarief. (jpnn/hg)

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JPNN.com, dengan judul: “Pilkada Serentak Segera Digelar, Wakil Ketua MPR: Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan“. Pada edisi Ahad, 20 September 2020.

Komentar