PKH Pangkas Kemiskinan, Tingkatkan Kesejahteraan

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tengah) didampingi Kadis Sosial Risjon Sunge (kiri) saat pembinaan SDM PKH se Provinsi Gorontalo. (Foto Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Ada tugas khusus dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, untuk istrinya Idah Syahidah Rusli Habibie yang kini menjabat anggota DPR RI. Idah diminta duduk di komisi VII yang membidangi urusan sosial. Salah satu yang wajib diperjuangkan adalah bantuan program keluarga harapan (PKH).

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie paham betul, PKH mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat dan memangkas kemiskinan. Makanya,  program sosial khususnya PKH dimintanya untuk diperjuangkan mengucur ke Gorontalo. Ia yakin, Idah Syahidah sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Kementerian Sosial, bisa mengawal program untuk kesejahteraan masyarakat ke Gorontalo.

“Saya yakin ibu (Idah Syahidah) bisa memperjuangkanya. Apalagi ibu memang berlatar sosial. Dirjen-dirjen di kementerian juga banyak yang satu kampus dulu di STKS,” kata Rusli.

Sejauh ini, Rusli memang kerap memperjuangkan program sosial ke Gorontalo. Saat Menteri Sosial masih dijabat Kofifah Indar Parawansah, hingga  Idrus Marham dan Agus Gumiwang, Rusli banyak menemui mereka.

Tak heran, Gorontalo banyak mendapat perhatian. Bicara PKH, program ini diluncurkan pertama kali  tahun 2017 di Provinsi Gorontalo. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer) yang bertujuan mengurangi kemiskinan, sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Saat dilaunching pada 2017, cakupan PKH hanya 7 provinsi, dengan jumlah penerima nasional pada waktu itu sejumlah 500.000 Rumah Tangga Miskin (RTM). Khusus Provinsi Gorontalo sendiri pada waktu itu hanya mengcover dua daerah yakni Bone Bolango dan Kota Gorontalo. PKH terus mengalami pengembangan dan perluasan sehingga Pada tahun 2014 jumlah penerima PKH mengalami peningkatan menjadi 2,7 Juta keluarga miskin dan hingga tahun 2018 meningkat menjadi 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pengembangan dan Perluasan PKH di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus meluas,  saat launching hanya dua daerah,  pada 2011 bertambah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, tahun 2012 ditambah kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, pada tahun 2013 bertambah lagi Kabupaten Pohuwato. Artinya pada era pemerintahan Gubernur Rusli Habibie, seluruh wilayah tercover PKH.

Seperti diketahui, PKH menyasar keluarga miskin berdasar pada data BDT yang disampaikan oleh Pusadatin Kementerian Sosial ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Dirjen Perlindungan & Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, dan kemudian data tersebut di distribusi ke masing-masing daerah untuk dilakukan validasi dengan status Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) oleh SDM PKH yang berada di masing-masing daerah, guna memastikan data calon penerima tersebut valid baik keberadaan dan kelengkapan administrasinya maupun syarat komponennya.

Ada tiga kriteria syarat sebagai penerima manfaat, yakni meliputi komponen kesehatan : Ibu Hamil dan Balita. Komponen pendidikan : SD, SMP, SMA (sederajat) dengan maksimal umur 21 tahun, dan komponen kesejahteraan sosial ; Lanjut Usia (60 tahun keatas) dan Disabilitas Berat.

Disetiap wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota PKH mempunyai SDM PKH (Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten, Suervisor, Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Kecamatan) yang bertugas melaksanakan kegiatan rutin PKH, seperti validasi data yang dilakukan jika ada penambahan KPM, pemutakhiran data yang dilakukan setiap waktu jika ada perubahan yang terjadi pada keluarga (pindah alamat, hamil, melahirkan, meninggal, naik kelas dan perubahan lainnya) yang menentukan eligibilitas peserta PKH melalui android pada aplikasi ePKH, verifikasi komitmen yang dilakukan setiap bulannya di fasilitas pendidikan (sekolah/lembaga pendidikan), kesehatan (puskesmas/posyandu), dan Kesos untuk mengukur dan menilai tingkat kehadiran peserta PKH.

Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang dilakukan disetiap kelompok guna memberikan pengetahuan kepada keluarga penerima manfaat berdasar standar 5 modul dari kementerian sosial (modul Pengasuhan & Pendidikan Anak, Pengelolaan Keuangan & Perencanaan Usaha, Kesehatan & Gizi, Perlindungan Anak serta Kesejahteraan Sosial). Penyaluran bantuan setiap tahun 4 kali melalui Himbara (himpunan bank-bank negara).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Riskon Kujiman Sunge mengatakan, tujuan PKH ada untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

“Mengurangi beban pengeluaran & meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan & pendidikan serta kesejahteraan sosial,” katanya.

Selain itu, PKH juga dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.  Dikatakan Risjon, jumlah penerima PKH setiap waktu berubah berdasarkan eligibilitas (komponen aktif), hal tersebut yang membedakan dengan program lainnya dikarenakan PKH adalah bantuan bersyarat (Kesehatan, Pendidikan dan Kesos).  Risjon Sunge menerangkan, bantuan PKH dalam satu keluarga dibatasi 4 orang anggota rumah tangga.

“Jadi kalau dalam 1 keluarga mempunyai 2 orang anak usia dini, 2 orang SMP,  1 orang  disabilitas berat dan 1 orang lansia maka di ambil 4 orang yang paling besar bantuannya  (2 anak usia dini+1 Disabilitas+ 1Lanjut usia) ,”terangnya.  PKH sangat berdampak pada upaya penurunan angka kemiskinan baik pusat maupun daerah bahkan hingga 9%. Tercatat data graduasi (lulus/keluar dari PKH) bahwa pada tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 3,8% dari total 6 juta KPM, pada tahun 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21% dari 10 juta KPM. Dan untuk target graduasi 2019 ditargetkan 8% atau 800.000 KPM PKH keluar dari garis kemiskinan. Bukan itu saja PKH juga berdampak positif untuk kesehatan dan pendidikan , yakni peningkatan konsumsi income pekapita 10%, peningkatan konsumsi berprotein 8%, mengurangi stunting 23-27%, 56-62% mengurangi stunting berat dan meningkatkan kehadiran sekolah sebesar 95 persen. (adv/hg)

-